HNW Minta KemenPPPA Ambil Tanggung Jawab Maksimalkan Koordinasi Penanganan Gagal Ginjal Anak

Jakarta, MINA – Wakil Ketua MPR-RI yang juga Anggota DPR-RI Komisi VIII yang antara lain membidangi urusan anak, Hidayat Nur Wahid (HNW), meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk mengambil tanggung jawab dengan memaksimalkan peran koordinasi dalam kasus terus terjadinya gagal ginjal akut misterius yang menyerang anak-anak Indonesia.

HNW menilai kejadian tersebut sudah cukup masif dan meluas, sehingga dibutuhkan penanganan lintas Kementerian dan Lembaga yang terkoordinasi dengan baik.

“Saya turut prihatin, sudah ratusan anak yang terkena gagal ginjal akut misterius. Oleh karena itu penting bagi KemenPPPA untuk mengambil tanggung jawab sesuai Tupoksinya, dengan mengoptimalkan koordinasi intensif dengan Kemenkes, IDAI, BPOM, dan para orang tua, sehingga penyakit ini bisa dicegah dan dihentikan, agar merasa aman dan selamat lah anak-anak Indonesia, para generasi penerus bangsa,” kata Hidayat dalam keterangannya di Jakarta dikutip MINA, Selasa (18/10).

Berdasarkan data Kemenkes, setidaknya sudah 152 anak yang terkena gangguan ginjal akut misterius. Penyakit itu ditemukan sudah menyebar di 16 Provinsi di Indonesia.

Tingkat kematian gagal ginjal akut cukup mengkhawatirkan. Di DKI Jakarta misalnya, dari 42 kasus pada anak, 25 anak di antaranya meninggal dunia atau sekitar 60%.

“Penyakit ini harus segera diidentifikasi penyebabnya, dan kemudian dijelaskan bagaimana penanganan dan pencegahannya, serta edukasi kepada para orang tua terkait cara menyikapinya. Kompleksitas ini sangat membutuhkan koordinasi yang kami harapkan bisa dimaksimalkan oleh KemenPPPA,” sambungnya.

Hidayat yang merupakan Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menyebutkan setidaknya ada beberapa institusi yang bersinggungan dengan kasus ini, yakni Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk penanganannya, BPOM untuk pengecekan kandungan obat-obatan anak, Kemendagri dan Pemerintah Daerah terkait pendataan pasien di daerah.

Selain itu, kader-kader Posyandu untuk sosialisasi ke masyarakat, tentu juga peran Keluarga dan orang tua, baik dalam aspek pencegahan maupun penyembuhan.

Dia berharap sejumlah K/L tersebut bisa fokus pada tugasnya masing-masing tanpa disktraksi sektoral.

Untuk itu, KemenPPPA harus mengambil inisiatif tanggung jawab dalam mengoordinasikan kegiatan tersebut secara lebih komprehensif dan lintas sektor, karena memang salah satu misi KemenPPPA adalah mengoordinasikan pelaksanaan penanganan dan perlindungan khusus anak.

“Sesuai Tupoksinya, KemenPPPA harus maju ke depan, mengambil inisiatif dan membuktikan kemampuannya dalam melakukan koordinasi lintas sektor terkait penanganan gangguan ginjal akut misterius pada anak ini, sehingga ke depan KemenPPPA yang spesifik ini, bisa semakin dipercaya untuk diperkuat kewenangan dan anggarannya,” pungkasnya.(R/R1/P1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)