HRW Minta Indonesia, ASEAN Tekan Myanmar Terkait Krisis Muslim Rohingya  

Myanmar, 21 Shafar 1438/21 November 2016 (MINA) – Situasi hak asasi manusia (HAM) di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, kian memburuk setelah pasukan keamanan menyerang desa-desa yang dihuni warga Muslim Rohingya. PBB mengungkapkan sekitar 30.000 orang telah mengungsi akibat kekerasan.

Lembaga hak asasi nonpemerintah yang berbasis di Amerika Serikat, Human Rights Watch (HRW), memverifikasi telah terjadi aksi pembakaran rumah warga sipil dan bangunan lainnya di Rakhine, yang banyak dihuni orang suku Rohingya.

“Human Rights Watch telah memverifikasi dengan citra satelit bahwa setidaknya 1.250 rumah dan bangunan lainnya di desa-desa telah dibakar hingga rata dengan tanah,” ujar Wakil Direktur Divisi Asia HRW, Phil Robertson, saat dihubungi MINA, Senin (21/11).

Phil mengatakan pasukan keamanan Myanmar terlibat tuduhan serius melakukan penangkapan sewenang-wenang, menggunakan kekuatan mematikan terhadap warga sipil tak bersenjata, dan melakukan perkosaan.

Baca Juga: Agresi Cepat dan Besar Israel di Suriah Saat Assad Digulingkan

“PBB telah melaporkan bahwa setidaknya 15.000 orang, dan kemungkinan besar lebih, telah mengungsi dari rumah mereka,” kata Phil.

Ia menambahkan, badan-badan PBB dan LSM internasional yang mendukung bantuan pangan, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya kepada sekitar 150.000 orang di daerah-daerah yang terdampak belum mampu mendapatkan akses ke wilayah itu sejak 9 Oktober.

Padahal, ujar Phil, orang-orang Rohingya di banyak desa yang terkena dampak kekerasan sangat bergantung pada bantuan internasional untuk bertahan hidup karena pemerintah Myanmar membatasi pergerakan mereka.

Ia menyerukan pemerintah Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk menekan pemerintah Myanmar agar memberi jalan bagi lembaga bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah yang terdampak untuk membantu para korban kekerasan.

Baca Juga: Parlemen Brasil Keluarkan Laporan Dokumentasi Genosida di Gaza

“Yang tak kalah penting adalah pemerintah Myanmar melakukan penyelidikan imparsial dan menyeluruh dengan bantuan PBB untuk mendapatkan bukti-bukti apa yang telah terjadi, dan mengadili semua orang yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut,” pungkasnya. (T/P022/R02)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Bank dan Toko-Toko di Damaskus sudah Kembali Buka