IDEAS: COVID-19 Meningkat, Harus Tegas Terapkan Peraturan Mudik

Tanggerang, MINA – Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS) memproyeksikan potensi pemudik seluruh Indonesia dalam situasi normal tahun ini akan mencapai kisaran 39 juta orang.

Sebanyak 12 juta orang berpotensi melakukan mudik jarak dekat (intra provinsi) dan 27 juta orang berpotensi mudik jarak jauh (lintas provinsi).

“Jumlah kasus COVID-19 terus meningkat di Indonesia. Pemerintah harus lebih tegas, terlebih datangnya waktu mudik. Tanpa pembatasan yang ketat, mudik berpotensi meningkatkan eskalasi wabah,” tutur Yusuf Wibisono, Direktur IDEAS, pada Soft Launching hasil riset IDEAS yang bertajuk “Mudik di Pusaran COVID-19,” di Kantor IDEAS, Tangerang Selatan, Kamis (23/4).

“Daerah asal pemudik terbesar diestimasikan adalah Jawa Barat (delapan juta orang), diikuti DKI Jakarta (3,5 juta), Jawa Timur (3,3 juta), dan Banten (2,9 juta). Sedangkan daerah utama tujuan pemudik adalah Jawa Tengah (8,7 juta orang), diikuti Jawa Timur (6,7 juta) dan Jawa Barat (4,7 juta),” katanya.

Yusuf menjelaskan, dengan demikian, mudik adalah fenomena Jawa karena sebagian besar pemudik berasal dari Jawa dan menuju Jawa. Lebih dari 50 persen pemudik berasal dari Jawa dan di saat yang sama Jawa menjadi tujuan lebih dari 60 persen pemudik. Maka mudik berpotensi besar mendorong eskalasi penyebaran covid-19 ke seantero Jawa.

“Dengan kepadatan penduduk Jawa di kisaran 1.100 jiwa per Km2, lima kali lipat lebih padat dari Italia, menjadi sebuah keharusan membatasi mobilitas penduduk Jawa secara ketat. Tanpa larangan mudik, akan terjadi ledakan COVID-19 di Jawa,” ujarnya.

Penyebaran COVID-19 melalui mudik terjadi dalam dua mekanisme. Pertama, peningkatan intensitas penyebaran dari episentrum wabah, yaitu Jabodetabek, ke penjuru negeri, terutama ke seantero Jawa.

Kedua, peningkatan intensitas penyebaran wabah dari daerah perkotaan ke daerah pedesaan.

Yusuf menerangkan, mningkatnya intensitas penyebaran wabah dari kota ke desa melalui mudik ini menjadi semakin krusial karena akan mempengaruhi sektor pertanian yang merupakan benteng terpenting perekonomian menghadapi pandemi.

“Dibutuhkan akselerasi dan penguatan kebijakan karantina di metropolitan utama Jawa demi melindungi lebih dari 150 juta penduduk Jawa, jadi PSBB saja tidak mencukupi,” kata Yusuf

Untuk menanggulangi terjadinya penurunan ekonomi atas dampak COVID-19, Dompet Dhuafa sebagai lembaga kemanusiaan telah melakukan berbagai upaya diantaranya membantu program pemerintah untuk mengurangi mudik dengan memberikan layanan distribusi pangan di sentra-sentra pekerja perkotaan, pelatihan kewirausahaan digital dan memberdayakan masyarakat untuk memproduksi alat-alat pencegahan COVID-19.

“Hingga 22 April 2020 total layanan pembagian sembako yang dilakukan oleh DD mencapai 10.543 paket yang tersebar di berbagai sentra pekerja perkotaan, selain itu melalui Institut Kemandirian Dompet Dhuafa memberdayakan masyarakat untuk pembuatan 15.000 masker yang akan dibagikan selama pandemi COVID-19,” kata Direktur Eksekutif Dompet Dhuafa Drg. Imam Rulyawan. (R/R8/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)