Indonesia, Vietnam Capai Enam Kesepakatan Kerja Sama

(Sumber: Setkab)

Jakarta, MINA – Sebanyak 6 (enam) kesepakatan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara delegasi Pemerintah Vietnam dengan delegasi Pemerintah Republik Indonesia ditandatangani dalam kunjungan Sekjen Partai Republik Sosialis Vietnam Nguyen Phu Trong untuk menemui Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/8) siang.

Dalam keterangan pers Setkab yang diterima MINA diungkapkan keenam MoU yang ditandatangani itu, yaitu:

MoU antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Sosialis Vietnam mengenai kerja sama pendidikan, ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy dan Wakil Perdana Menteri Menteri Luar Negeri Republik Sosialis Vietnam Pham Binh Minh.
MoU antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Republik Sosialis Vietnam, dalam kerja sama pembangunan pedesaan, ditandatangani oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Republik Sosialis Vietnam Nguyen Xuan Cuong.
MoU antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Industri dan Perdagangan Republik Sosialis Vietnam tentang kerja sama di bidang batubara.
MoU antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan kementerian Industri dan Perdagangan Republik Sosialis Vietnam, tentang kerjasama di bidang pemanfaatan gas pada wilayah lintas batas landas kontinen, ditandatangani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Ignasius Jonan dan Menteri Industri dan Perdagangan Republik Sosialis Vietnam Tran Tuan Anh.
MoU antara Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Kementerian Kehakiman Republik Sosialis Vietnam, tentang kerja sama di bidang hukum, ditandatangi oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Kehakiman Republik Sosialis Vietnam Le Thanh Long;
Surat Pernyataan Kehendak untuk meningkatkan kerja sama antara Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dan Penjaga Pantai Vietnam, ditandatangani oleh Kepala Badan Keamanan laut Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Arie Soedewo dan Komandan Penjaga Pantai Vietnam Letnan Jenderal Nguyen Quang Dam.

Mitra Strategis

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuannya dengan Sekjen Partai Republik Sosialis Vietnam Nguyen Phu Trong mengatakan, Vietnam adalah salah satu mitra strategis Indonesia sejak tahun 2013. Indonesia dan Vietnam juga disatukan dalam ASEAN, dan Vietnam saat ini menjadi Ketua APEC, dan akan menjadi tuan rumah KTT APEC bulan November nanti.

“Indonesia memberikan dukungan bagi keketuaan Vietnam, dan dalam pertemuan tadi kita memfokuskan pada tiga isu utama, yaitu peningkatan kerjasama di bidang maritim dan perikanan, di bidang perdagangan dan investasi, serta isu kawasan,” ungkap Presiden.

Di bidang maritim dan perikanan, lanjut Presiden Jokowi, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk mempercepat proses perundingan delimitasi batas Zona Ekonomi Eksklusif Republik Indonesia dan Vietnam. Sementara di bidang perikanan kedua negara sepakat untuk menindaklanjuti usulan Indonesia bagi dicapainya Sustainable Fisheries, dan bekerja sama mengatasi Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing).

Mengenai kerja sama di bidang perdagangan dan investasi, di bidang perdagangan, menurut Presiden Jokowi, dalam 3 tahun terakhir nilai perdagangan kedua negara terus meningkat. “Kita telah membahas berbagai langkah dan inisiatif baru agar target perdagangan sebesar 10 miliar dollar AS dapat dicapai,” ujarnya.

Presiden Jokowi juga menjelaskan, sebagai negara kunci dan produsen utama lada dan karet di dunia, delegasi pemerintah juga bersepakat untuk mengambil langkah konkrit dalam pengelolaan, dalam menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kualitas kedua komoditas tersebut.

Sementara di bidang investasi, Pemerintah RI mengharapkan investor Indonesia di Vietnam dapat terus mendapatkan perlindungan dan fasilitasi.

Menurut Presiden, dirinya dan Sekjen Partai Republik Sosialis Vietnam Nguyen Phu Trong juga bertukar pikiran tentang kawasan, khususnya ASEAN yang memasuki usia ke-50, serta menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan sentralitas ASEAN, pentingnya bekerja sama mewujudkan visi masyarakat ASEAN tahun 2025.

“Kita juga menyambut baik kemajuan yang dicapai dalam kerangka Code of Conduct yang akan menjadi dasar yang kuat bagi pengaturan normal komprehensif di Laut Cina Selatan,” sambung Presiden Jokowi seraya menambahkan, kedua negara juga sepakat untuk menjadikan ASEAN sebagai motor bagi terciptanya perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan.

Siaran pers Kementerian Luar Negeri RI menyebutkan, Republik Sosialis Vietnam menganut sistem mono partai dimana Sekjen Partai Republik Sosialis adalah bagian integral dari eksistensi negara, dan memiliki kewenangan dan kekuasaan tertinggi yang melampaui Presiden dan Perdana Menteri. (R/R06/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)