Inisiasi Indonesia, DK PBB Sahkan Resolusi Tentang Personel Perempuan Dalam Misi Perdamaian

New York, MINA – Diplomasi multilateral Indonesia kembali torehkan prestasi gemilang. Pada Jumat (28/8), Dewan Keamanan PBB mengesahkan secara konsensus Resolusi 2538 (2020) mengenai personel perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Resolusi 2538 (2020) tersebut merupakan resolusi pertama dalam sejarah diplomasi Indonesia di DK PBB.

“Resolusi ini merupakan wujud kontribusi nyata Indonesia dalam meningkatkan peran perempuan sebagai agen perdamaian, khususnya dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan persnya, Sabtu (29/8).

Resolusi yang digagas Indonesia itu disponsori oleh 97 negara PBB, termasuk seluruh anggota DK PBB.

Hal tersebut merupakan terobosan penting, karena untuk pertama kalinya Dewan Keamanan PBB meloloskan resolusi yang secara khusus mengangkat peran personel perempuan penjaga perdamaian dunia.

Beberapa elemen utama yang termuat dalam Resolusi antara lain, perlunya peningkatan jumlah personel perempuan dalam misi PBB, kerjasama pelatihan dan pengembangan kapasitas, pembentukan jejaring dan database personel perempuan, peningkatan keselamatan dan keamanan, penyediaan sarana dan fasilitas khusus bagi personel perempuan, serta kerjasama PBB dengan organisasi kawasan.

Resolusi tersebut juga tergolong langka karena disponsori bersama oleh seluruh anggota DK PBB. Dukungan dari 97 negara PBB merupakan keberhasilan upaya diplomasi multilateral Indonesia.

Dukungan luas tersebut buktikan peran Indonesia sebagai “bridge builder”, yang tidak hanya berhasil jembatani perbedaan posisi, tetapi juga mempersatukan anggota DK PBB.

“Dukungan atas inisiatif Indonesia ini tidak terlepas dari diplomasi, kredibilitas dan rekam jejak Indonesia dalam misi perdamaian PBB, termasuk kiprah personel perempuan Indonesia di berbagai misi PBB”, kata Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Dubes Dian Triansyah Djani.

Pasukan perdamaian perempuan Indonesia selama ini diakui perannya dalam mendekatkan diri dengan masyarakat setempat di wilayah konflik, khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak.

Saat ini, personel perempuan penjaga perdamaian PBB berjumlah 5.327 atau 6.4 persen dari total 82.245 personel.

Indonesia adalah salah satu kontributor personel perempuan terbesar dengan 158 personel yang bertugas di tujuh misi PBB yaitu Lebanon, Republik Demokratik Kongo, Republik Afrika Tengah, Sudan Selatan, Darfur, Mali, dan Sahara Barat. Sejak tahun 1999, Indonesia telah mengirim lebih dari 570 personel perempuan ke berbagai misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Pertemuan DK PBB di bawah kepemimpinan Indonesia pada Jumat (18/8) tersebut juga mengesahkan resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai perpanjangan mandat pasukan perdamaian di Lebanon (UNIFIL) dan resolusi mengenai misi PBB di Somalia (UNSOM). (R/RE1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)