Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Iran Desak India untuk Hentikan Pembantaian Umat Islam

Rudi Hendrik - Sabtu, 7 Maret 2020 - 05:37 WIB

Sabtu, 7 Maret 2020 - 05:37 WIB

19 Views

Pemimpin Agung Iran Ayatollah Ali Khamenei. (Foto: AP)

Teheran, MINA – Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada Kamis (5/3) mendesak India untuk “menghentikan pembantaian umat Islam,” lapor Anadolu Agency.

Kerusuhan di timur laut Delhi setelah bentrokan antara pemrotes untuk dan terhadap undang-undang kewarganegaraan yang kontroversial berubah menjadi kekerasan, menewaskan sedikitnya 47 orang. Kekerasan itu berpusat di lingkungan mayoritas Muslim dengan ratusan toko dan rumah dibakar.

“Hati umat Islam di seluruh dunia berduka atas pembantaian umat Islam di India,” kata Khamenei di Twitter, demikian MEMO melaporkan.

Dia menyeru Pemerintah New Delhi untuk “menghadapi umat Hindu ekstremis dan partainya, serta menghentikan pembantaian umat Islam untuk mencegah isolasi India dari dunia Islam.”

Baca Juga: MAPIM Kecam Mobilisasi Tentara Cadangan Israel di Gaza, Desak Aksi Segera PBB dan OKI

Ketua Parlemen Iran Ali Larijani juga menyatakan keprihatinan tentang nasib umat Islam di negara Asia Selatan itu, dan mendesak pemerintah India untuk mencegah kekerasan sektarian di negara itu.

Larijani mengatakan, undang-undang baru itu melanggar hak-hak Muslim.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mendesak India untuk “memastikan kesejahteraan semua orang India dan tidak membiarkan premanisme yang tidak masuk akal menang.”

Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan (CAA) yang disahkan oleh parlemen India pada Desember tahun lalu telah memicu protes dan kerusuhan di seluruh negeri. Ini akan memberikan kewarganegaraan kepada migran non-Muslim dari tiga negara tetangga.

Baca Juga: Enam Orang Tewas Terinjak-injak dalam Insiden di Perayaan Lairai Zatra di India

Undang-undang tersebut telah dikritik oleh badan-badan internasional. UNHCR telah mengajukan permohonan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada Mahkamah Agung India, meminta untuk dijadikan pihak dalam kasus yang menentang tindakan tersebut.

Terlepas dari demonstrasi dan kritik yang memuncak, Pemerintah Nasionalis Hindu, Perdana Menteri Narendra Modi telah menolak panggilan untuk mencabutnya. (T/Nz/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Singapura Gelar Pemilu ke-14 Hari Ini

Rekomendasi untuk Anda