Israel dan AS Rencanakan Pembubaran UNRWA

Washington, MINA – Menteri Israel bekerja sama dengan pejabat Amerika Serikat (AS) saat ini sedang berusaha untuk dapat membubarkan Lembaga PBB untuk Bantuan dan Pengungsi Palestina (UNRWA/United Nations Relief and Works Agency) dalam pertemuan Majelis Umum PBB di New York pekan depan.

Wakil Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Hotovely dilaporkan telah menuju ke Washington DC pada Senin (11/9) untuk sebuah pertemuan dengan pejabat pemerintahan Trump dan anggota Kongres dalam upaya untuk mengakhiri peran UNRWA yang hampir 70 tahun sebagai agen bantuan utama bagi lebih dari lima juta pengungsi Palestina.

Hotovely disebutkan bekerja sama dengan Senator AS dari Texas, Ted Cruz, untuk mengerahkan usaha Israel melawan UNRWA badan kemanusiaan yang dibentuk pada tahun 1949 oleh masyarakat internasional, setelah pengusiran lebih dari setengah penduduk Palestina dari rumah mereka oleh orang Yahudi dan kekuatan para-militer.

Anggota partai sayap kanan Likud, yang percaya bahwa Israel tidak akan pernah mengakhiri pendudukannya di Palestina ini, akan bertemu dengan tokoh senior di Departemen Luar Negeri AS yang mendiskusikan pembongkaran institusi PBB. Dengan sedikit atau tanpa ada dukungan internasional untuk usaha mereka, bantuan 300 juta dolar Amerika untuk UNRWA tahun 2017-2018 merupakan cara termudah dalam membubarkannya.

Mengambil alih UNRWA telah menjadi tujuan dari pemerintahan Netanyahu. Para pemimpin Israel melihat pelestarian status pengungsi orang-orang Palestina dan hak mereka yang diakui secara internasional untuk dapat kembali ke tanah mereka, merupaka ancaman besar bagi mayoritas dan dominasi Yahudi di Palestina.

UNRWA dibentuk atas rekomendasi Duta Besar PBB, Count Folke Bernadotte yang kemudian dipecat. Diplomat Swedia, yang kemudian dibunuh oleh teroris Israel, percaya bahwa tidak ada penyelesaian yang adil dan lengkap jika masyarakat internasional gagal mengembalikan pengungsi Palestina ke rumah mereka.

Dua badan PBB yang terpisah dibentuk oleh masyarakat internasional, UNRWA dan Komisi Konsiliasi PBB untuk PBB (UNCCP) untuk usaha ini dan untuk memastikan bahwa hak-hak pengungsi Palestina dilindungi.

Meskipun upaya awal untuk mengatasi krisis pengungsi, masyarakat internasional telah gagal melindungi hak mereka selain memberikan bantuan kemanusiaan melalui UNRWA. Israel, bagaimanapun, percaya ini menjadi masalah utama karena meningkatnya jumlah politisi sayap kanan secara terbuka menolak untuk mengakui sebuah negara Palestina dan juga menolak untuk mengakhiri pendudukan 50 tahun di negara mereka.

Dalam pandangan mereka tentang Israel yang membentang dari Sungai Yordan ke Laut Mediterania, kembalinya pengungsi ke Palestina dipandang sebagai ancaman besar karena akan mengancam untuk melemahkan mayoritas Yahudi yang genting. (T/B05/RS2)

Mi’raj News Agency (MINA)