Ramallah, MINA – Ekspansi pemukiman Israel di seluruh Tepi Barat yang diduduki semakin cepat, dengan lebih dari 100 pos pemukiman dan pertanian ilegal didirikan sejak awal tahun 2026, menurut angka dari organisasi anti-pemukiman Israel, Peace Now.
Jumlah ini mewakili sekitar seperempat dari semua pos pemukiman yang didirikan selama tiga dekade terakhir. Peningkatan dramatis ini disebabkan ekspansi yang mendapat dukungan politik dan keuangan dari pemerintah pendudukan Israel. Al Mayadeen melaporkan, Senin (16/11).
Meskipun pemerintah sebelumnya telah merugikan hak-hak Palestina, pemerintah Netanyahu yang berhaluan kanan jauh secara khusus mengikis hak-hak mereka sambil secara terang-terangan mendukung kelompok-kelompok pemukim ekstremis.
Menurut laporan yang diterbitkan oleh media Israel, i24NEWS, meskipun sebagian besar pos pemukiman yang baru didirikan belum menerima otorisasi resmi, beberapa telah didirikan di Area B dan di tanah milik pribadi Palestina. Angka-angka tersebut juga menunjukkan alokasi miliaran dolar dana pemerintah untuk pemukiman dan pos terdepan melalui berbagai anggaran dan alokasi publik, di tengah meningkatnya serangan pemukim terhadap warga Palestina dan harta benda mereka.
Baca Juga: Pemukim Yahudi Putus Saluran Pasokan Air Palestina
Sementara itu, Komisi Perlawanan Tembok dan Pemukiman mengungkapkan 11 rencana pemukiman baru yang melibatkan sekitar 895 unit perumahan, perluasan zona industri dan komersial, dan perubahan penggunaan lahan dan hak pembangunan di seluruh Qalqilya, Salfit, Nablus, Ramallah, al-Khalil, dan daerah sekitar Beit Lahm. Rencana tersebut terutama memengaruhi pemukiman Kedumim, Beit Hagai, Talmon, dan Ariel.
Perkembangan di lapangan mencerminkan koordinasi langsung antara lembaga militer dan aktivitas pemukiman. Kepala Komando Pusat Pasukan Pendudukan Israel, Avi Bluth, telah menempatkan perlindungan pemukiman dan kerja sama yang lebih erat dengan kepemimpinan pemukiman sebagai prioritas rencana 2027-nya.
Hal ini terjadi bersamaan dengan pengungkapan oleh Haaretz tentang koordinasi sebelumnya antara Bluth, perwakilan gerakan pemukiman Nahala, dan Dewan Regional Binyamin untuk merebut delapan bangunan di lingkungan Ein al-Duyuk al-Tahta di sebelah barat Areeha.
Pasukan pendudukan menugaskan tiga peleton tempur untuk mengamankan para pemukim, meskipun Otoritas Tanah Palestina, serta pemeriksaan resmi Israel, telah mengkonfirmasi tidak adanya dokumen kepemilikan sah yang menetapkan hak mereka atas properti tersebut.
Baca Juga: Hamas Kutuk Penyerangan terhadap Tahanan Perempuan Palestina di Penjara Damon
Peace Now memperingatkan langkah ini dapat menyebabkan pembentukan pos terdepan di dalam lingkungan Palestina, mirip dengan keberadaan pemukiman di al-Khalil. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Truk Bantuan Gaza di Ambang Kerusakan Akibat Kekurangan Suku Cadang
















Mina Indonesia
Mina Arabic