
Perdana Menteri Inggris, David Cameron (kiri) berjabat tangan dengan mitra Israelnya, Benjamin Netanyahu. (Foto: Reuters)
Tel Aviv, 21 Dzulhijjah 1435 H/15 Oktober 2014 M (MINA) – Pemerintah Israel mengeluarkan statemen, pemungutan suara yang dilakukan parlemen Inggris untuk mendukung dan mengakui negara Palestina merdeka berisiko merusak prospek perdamaian.
“Pengakuan internasional prematur akan merusak pencapaian perdamaian yang nyata,” bunyi statemen kementerian luar negeri Israel seperti diberitakan al-Arabiya dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Rabu.
Parlemen Inggris mengadakan pemungutan suara untuk memberikan dukungan untuk mengakui negara Palestina pada 13 Oktober lalu.
Sebelumnya, Partai Buruh menyatakan mereka akan mendukung pengakuan negara Palestina.
Baca Juga: BBC Minta Maaf Atas Dokumenter tentang Gaza
Ketika isu pengakuan atas Palestina di PBB dibahas di House of Commons, Ed Miliband mendesak David Cameron agar mendukung pengakuan Palestina.
Berbagai organisasi solidaritas di Inggris telah mengkampanyekan gerakan dukungan tersebut. Sejumlah anggota parlemen juga telah dipilih untuk melakukan lobi, dalam peluncuran Kampanye Solidaritas Palestina atas inisiatif mereka dengan harapan akan sukses dan melibatkan ribuan konstituen.
Jika parlemen Inggris mendukung pengakuan ini, maka Inggris merupakan salah satu negara di Eropa pertama yang mengakui negara Palestina, menyusul Spanyol yang telah mengeluarkan resolusi untuk mengakui negara Palestina tahun 2011.
Perdana Menteri Inggris, David Cameron abstain dari pemilihan parlemen, juru bicaranya mengatakan sebelumnya. Selain Cameron, pemerintah juga meminta para menteri untuk tidak mengambil bagian, kata juru bicara itu.
Baca Juga: 120 Lebih Pejuang Hezbollah Lebanon yang Gugur Dimakamkan
Chris Doyle, direktur kelompok advokasi Dewan yang berbasis di London Arab-British Understanding (CAABU) mengatakan, Senin, Keputusan Pemerintah Inggris untuk tidak memilih itu tidak mengherankan, karena partainya tidak memiliki garis tegas pada masalah negara Palestina.(T/P011/R03)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Afrika Selatan, Malaysia, Kolombia Akan Blokir Kapal Pembawa Senjata untuk Israel