Yerusalem, MINA – Otoritas pendudukan Israel mempercepat pembangunan pemukiman ilegal di Al-Quds (Yerusalem Timur), dengan lebih dari 20 proyek yang berjumlah ribuan unit rumah sejak dimulainya perang di Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu.
Menurut laporan eksklusif oleh The Guardian yang dikutip Wafa, Kamis (18/4), kementerian dan kantor dalam otoritas Israel berada di balik semua proyek terbesar dan paling kontroversial tersebut.
Terkadang kementerian Israel bekerja sama dengan kelompok nasionalis sayap kanan yang ingin mengusir warga Palestina dari rumah mereka di beberapa bagian kota.
Persetujuan cepat atau pembangunan pemukiman yang ilegal menurut hukum internasional kemungkinan akan semakin merusak hubungan Israel dengan pemerintahan Amerika Serikat.
Baca Juga: Laba Perusahaan Senjata Israel Melonjak di Masa Perang Gaza dan Lebanon
“Percepatan rencana ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam enam bulan terakhir,” kata Sari Kronish, dari organisasi hak asasi manusia Israel Bimkom, Planners for Planning Rights.
“Meskipun banyak badan pemerintah ditutup atau dibatasi operasinya setelah tanggal 7 Oktober, otoritas perencanaan terus bergerak maju, memajukan rencana ini dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” tambahnya.
Permukiman baru tersebut akan menjadi tempat tinggal bagi mayoritas penduduk Yahudi Israel di beberapa kali bagian Yerusalem yang dianeksasi secara sepihak oleh Israel pada 1980 dan kemungkinan akan menjadi hambatan bagi setiap upaya untuk menciptakan negara Palestina yang layak dengan bagian timur kota tersebut sebagai ibu kotanya. (T/RE1/RI-1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Jumlah Syahid di Jalur Gaza Capai 44.056 Jiwa, 104.268 Luka