DK PBB Akan Berikan Suara terkait Rencana Trump untuk Gaza

New York, MINA – Dewan Keamanan PBB akan memberikan suara pada Senin (17/11) atas resolusi yang mendukung rencana perdamaian Gaza usulan Presiden AS Donald Trump.

Pekan lalu, AS secara resmi memulai negosiasi di dalam DK PBB yang beranggotakan 15 orang mengenai sebuah teks yang akan menindaklanjuti gencatan senjata dalam perang dua tahun antara Israel dan Hamas dan mendukung rencana Trump.

Draf resolusi berisi antara lain pembentukan Dewan Perdamaian, sebuah badan pemerintahan transisi untuk Gaza, yang secara teoritis akan diketuai oleh Trump, dengan mandat yang berlaku hingga akhir tahun 2027. Arab News melaporkan.

Dewan ini akan memberi wewenang kepada negara-negara anggota untuk membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) sementara yang akan bekerja sama dengan Israel dan Mesir serta polisi Palestina yang baru dilatih untuk membantu mengamankan wilayah perbatasan dan mendemiliterisasi Jalur Gaza.

Tidak seperti draf sebelumnya, draf terbaru menyebutkan kemungkinan negara Palestina di masa depan.

Amerika Serikat dan beberapa negara Arab dan mayoritas Muslim termasuk Mesir, Arab Saudi, dan Turkiye mendesak DK PBB untuk segera mengadopsi resolusi tersebut.

“Amerika Serikat, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Kerajaan Arab Saudi, Indonesia, Pakistan, Yordania, dan Turki menyatakan dukungan bersama kami terhadap Resolusi Dewan Keamanan yang saat ini sedang dipertimbangkan,” demikian pernyataan bersama ketiga negara tersebut, seraya menambahkan bahwa mereka mengupayakan “adopsi cepat” atas resolusi tersebut.

Pernyataan bersama muncul ketika Rusia mengedarkan rancangan resolusi tandingan kepada anggota Dewan yang tidak mengizinkan pembentukan dewan perdamaian atau pengerahan segera pasukan internasional di Gaza.

Versi Rusia menyambut baik “inisiatif yang mengarah pada gencatan senjata” tetapi tidak menyebut nama Trump.

Resolusi tersebut juga hanya meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk menyerahkan laporan yang membahas kemungkinan pengerahan pasukan stabilisasi internasional di Gaza yang dilanda perang.

Amerika Serikat menyebut gencatan senjata tersebut “rapuh”, dan memperingatkan tentang risiko jika tidak mengadopsi rancangannya.

“Penolakan apa pun untuk mendukung resolusi ini merupakan suara untuk kelanjutan kekuasaan Hamas atau untuk kembali berperang dengan Israel, yang akan mengutuk kawasan dan rakyatnya dalam konflik abadi,” tulis Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Mike Waltz.

Mi’raj News Agency (MINA)