Tepi Barat, MINA – Penjajah Israel menyetujui pendanaan tambahan lebih dari 12 juta dolar AS untuk memperluas kendali atas sejumlah situs arkeologi di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Langkah itu menuai kecaman dari berbagai pihak yang menilai kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menguasai dan mengubah identitas warisan budaya Palestina.
Dana tersebut disebut sebagai bagian dari rencana penyelamatan jangka panjang yang diluncurkan pada 2023, yang secara resmi dijelaskan sebagai upaya mencegah penjarahan barang antik serta mempercepat restorasi dan pengembangan situs-situs bersejarah.
Namun, para pejabat Palestina dan kelompok hak asasi manusia menilai rencana itu merupakan tindakan sistematis untuk mengubah identitas sejarah dan budaya wilayah pendudukan.
Baca Juga: Israel Akhiri Status Darurat di Wilayah Selatan untuk Pertama Kalinya
Inisiatif ini diawasi langsung oleh Menteri Warisan Israel, Amichai Eliyahu, yang menyatakan bahwa kementeriannya tidak akan menunggu diberlakukannya kedaulatan resmi atas Tepi Barat, sebagai sinyal kuat niat pemerintah Israel untuk memperluas kendali administratif dan kultural di kawasan tersebut.
Berdasarkan keputusan tersebut, pendanaan akan mencakup berbagai situs arkeologi di wilayah utara dan selatan Tepi Barat, termasuk Lembah Yordan, yang oleh otoritas Israel diklaim memiliki keterkaitan dengan sejarah Yahudi.
Para pengamat menilai kebijakan ini merupakan upaya Israel untuk menguasai dan mengubah konteks situs-situs warisan Palestina, sekaligus membuka peluang bagi penjarahan serta reinterpretasi artefak sejarah guna memperkuat klaim politik atas wilayah pendudukan.[]
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Hamas Perluas Pencarian Jenazah Sandera, Tim Mesir Masuk Gaza
















Mina Indonesia
Mina Arabic