Bogor, MINA – Kunjungan Katib Aam Suriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Yahya Cholil Staquf ke Israel masih menuai kritik dan mendapat kecaman.
Imaam Jama’ah Muslimin (Hizbullah) Yakhsyallah Mansur mengecam kunjungan Gus Yahya –panggilan Yahya Cholil Staquf- tersebut yang hadir memenuhi undangan otoritas penjajah.
Menurutnya, kunjungan Gus Yahya itu telah mencederai politik luar negeri Indonesia dan perjuangan rakyat Palestina, kontraproduktif dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang sejak 1947 konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
“Kehadiran Gus Yahya di forum Yahudi itu tidak sejalan dengan politik luar negeri RI yang menentang keras pendudukan dan kejahatan Israel kepada rakyat Palestina. Kehadirannya dapat diartikan sebagai bentuk legitimasi atau pengakuan masyarakat dan ulama Indonesia kepada kejahatan Israel dan menguatkan penjajahan Israel sendiri,” kata Imaamul Muslimin Yakhsyallah Mansur kepada MINA di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Rabu (20/6).
Baca Juga: Pasangan Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma-Kun tak jadi Gugat ke MK
Imaam Yakhsyallah juga menilai Gus Yahya telah salah mengartikan tentang prinsip ‘Rahmah’ dalam ajaran Islam. “Yahya Staquf menyerukan konsep rahmah sebagai pilihan terhadap konflik Palestina-Israel. Padahal, Israel adalah penjajah, mereka telah memerangi kaum Muslim, merampas tanah-tanah kaum Muslim, dan mengusir kaum Muslim dari negeri mereka sendiri. Maka tentu kita tidak dapat berlemah lembut apalagi berkasih sayang dengan penjajah yang jelas sekali kejahatannya,” tegasnya.
Imaam Yakhsyallah juga menegaskan, kunjungan Gus Yahya juga tak sejalan dengan UUD 1945 dan cita-cita para bapak bangsa (The Founding Fathers) yang mengungkapkan bagaimana Indonesia harus bangga sebagai bangsa yang konsekuen, berjiwa kemerdekaan, antiimperialisme, serta secara aktif tidak mengakui Israel.
“Dalam UUD 1945 tertulis tegas, negara menolak segala bentuk penjajahan. Israel jelas dalam serangakaian resolusi yang dikeluarkan PBB banyak melanggar HAM di Palestina. Bahkan Soekarno menegaskan bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel,” ujarnya.
Imaam Yakhsyallah menegaskan, solusi tuntas pembebasan Masjid Al-Aqsha dan Palestina adalah dengan cara terus bersatu dan mempersatukan kaum Muslim dan membangun sebuah institusi kepemimpinan kuat yang mengikuti jejak kenabian.
Baca Juga: Cuaca Jakarta Berpotensi Hujan Kamis Ini, Sebagian Berawan Tebal
Otoritas Palestina melalui Kementerian Luar Negerinya menyatakan kecamannya atas partisipasi delegasi ulama Indonesia yang diketuai oleh Yahya Choli Staquf dalam American Jewish Committee (AJC) Global Forum di Yerusalem.
“Palestina mengecam kunjungan itu dan tidak terima dengan kunjungan tersebut,” tegas Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun.
Fihak Palestina menganggap peristiwa ini sebagai bagian dari kampanye Israel yang ditujukan untuk tampil dengan wajah yang beradab dan budaya yang menyerukan perdamaian dan dialog antaragama, sementara Israel sudah bertahan menduduki wilayah Palestina selama beberapa dekade.
Meski begitu, Zuhair menegaskan otoritas Palestina tetap menghargai pemerintah dan rakyat Indonesia dan meyakini ‘peristiwa Staquf’ tak akan berdampak bagi hubungan kedua negara.
Baca Juga: Workshop Kemandirian untuk Penyandang Disabilitas Dorong Ciptakan Peluang Usaha Mandiri
Yahya Cholil Staquf yang baru dilantik sebagai Anggota Watimpres menggantikan almarhum KH. Hasyim Muzadi ini, datang ke Israel untuk menghadiri konferensi tahunan Forum Global AJC (Komite Yahudi Amerika) yang digelar di Yerusalem selama 10-13 Juni 2018.
Ini kali pertama Forum Global AJC yang dilakukan di luar Amerika Serikat sejak lembaga advokasi Yahudi ini berdiri 112 tahun lalu. Presiden Abdurrahman Wahid alias Gud Dur pernah menghadiri acara serupa yang dilangsungkan pada 2002 di Ibu Kota Washington DC, Amerika Serikat.(L/R01/Pp1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Update Bencana Sukabumi: Pemerintah Siapkan Pos Pengungsian