Jerman Serukan Reformasi Menyeluruh terhadap PBB

Berlin, MINA – Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier menyerukan reformasi menyeluruh terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar organisasi internasional tersebut mampu menjawab tantangan global yang semakin kompleks.

Menurutnya, struktur PBB saat ini perlu disesuaikan dengan perubahan tatanan dunia agar tetap efektif dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Al-Jazeera melaporkan, Selasa (30/6).

Steinmeier menyampaikan pandangan tersebut saat berpidato di Berlin. Ia menilai PBB menghadapi ujian besar di tengah meningkatnya konflik bersenjata, persaingan geopolitik, serta menurunnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga multilateral.

Karena itu, reformasi dinilai menjadi langkah penting agar organisasi tersebut mampu menjalankan mandatnya secara lebih efektif.

Baca Juga: Rabi Terkemuka Israel Sebut Lebih Baik Dipimpin Pemerintahan Arab daripada Zionisme

Presiden Jerman juga menyoroti perlunya pembaruan terhadap mekanisme pengambilan keputusan di tubuh PBB, termasuk penyesuaian komposisi lembaga-lembaga utamanya agar mencerminkan realitas geopolitik saat ini.

Ia menegaskan bahwa sistem yang dibentuk setelah Perang Dunia II tidak lagi sepenuhnya mencerminkan keseimbangan kekuatan global pada abad ke-21.

Seruan tersebut muncul di tengah semakin kuatnya tuntutan dari berbagai negara agar Dewan Keamanan PBB direformasi.

Sejumlah negara, termasuk Jerman, Jepang, India, dan Brasil, selama bertahun-tahun mendorong perluasan keanggotaan tetap maupun tidak tetap agar representasi kawasan seperti Afrika, Amerika Latin, dan Asia menjadi lebih proporsional. Hingga kini, proses reformasi masih menghadapi perbedaan pandangan di antara negara-negara anggota.

Baca Juga: Wabah Pes Mengintai Rusia, WHO Ungkap Data Global

Sebelumnya, dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia pada pertengahan Juni, Steinmeier bersama Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan pentingnya menjunjung Piagam PBB sebagai landasan penyelesaian konflik internasional.

Kedua pemimpin sepakat bahwa hukum internasional dan kerja sama multilateral harus tetap menjadi fondasi dalam menghadapi berbagai krisis global.

Desakan reformasi terhadap PBB kembali mengemuka ketika organisasi tersebut dinilai belum mampu merespons secara efektif berbagai konflik yang berlangsung di sejumlah kawasan, termasuk perang di Ukraina dan krisis kemanusiaan di Gaza.

Banyak kalangan menilai pembaruan struktur dan mekanisme kerja PBB menjadi kebutuhan mendesak agar organisasi tersebut tetap relevan dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia pada masa mendatang. []

Baca Juga: EPAL Catat 68.000 Lebih Aksi Pro-Palestina di Eropa dalam Tiga Tahun

Mi’raj News Agency (MINA)