Jokowi Perintahkan Menteri PUPR Perkuat Pengawasan Proyek Infrastruktur

Jakarta, MINA – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk memperketat pengawasan terhadap proyek infrastruktur, terutama memasuki tahap konstruksi.

Hal itu dikatakan oleh Jokowi menyusul terjadinya beberapa kasus kecelakaan pada proyek pembangunan infrastruktur, demikian yang dikutip dari laman resmi Setkab.

“Kita harapkan dengan pengawasan-pengawasan seperti itu, baik kelalaian, kesalahan-kesalahan di dalam mendirikan komponen-komponen yang mendukung konstruksi itu betul-betul terawasi satu per satu,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai Pelantikan Para Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/2) pagi.

Kasus terbaru terjadi pada pekerjaan konstruksi Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) ambruk pada Selasa (20/2) dini hari pukul 03.00 WIB yang mengakibatkan tujuh orang terluka.

Atas sejumlah kasus kecelakaan itu, Kementerian PUPR langsung mengambil langkah moratorium dengan menghentikan sementara waktu semua pengerjaan proyek tol layang yang sedang berlangsung saat ini.

“Tadi pagi kami sudah diskusi dengan Pak Menteri (PUPR). Perintah pertama adalah moratorium semua pekerjaan yang elevated, itu akan kita hentikan semuanya,” kata Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto, di Jakarta, Selasa (20/2) pagi.

Jokowi mengemukakan, pembangunan infrastruktur di tanah air tidak hanya di satu tempat, tetapi banyak sekali tempat, ada yang fly over, ada yang LRT, ada yang jalan tol layang sehingga memerlukan pengawasan-pengawasan yang rutin dan ketat.

“Pekerjaan-pekerjaan itu memang pekerjaan detail. Tidak mungkin itu diawasi hanya sambil lalu, enggak bisa,” tegas Presiden.

Terkait dengan keputusan moratorium, Presiden Jokowi menilai, keputusan yang diambil oleh Kementerian PUPR itu dilakukan untuk evaluasi total, karena memang banyak sekali pekerjaan infrastruktur yang sedang dilakukan pemerintah.

Jokowi menjelaskan, proyek-proyek tersebut, ada yang jadinya masih tahun 2023, ada yang 2020, tapi ada juga yang untuk mengejar Asian Games.

“Tapi apapun pekerjaan yang dikerjakan secara normal atau secara cepat, semuanya butuh pengawasan manajemen kontrol yang ketat, yang detail,” ujar Presiden Jokowi. (R/R10/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)