Jakarta, MINA – Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, menegaskan bahwa program pembinaan siswa bermasalah yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bukanlah bentuk pendidikan militer atau semi militer.
“Pendekatan yang digunakan bersifat bimbingan dan pengasuhan, bukan pendidikan militer. Ini adalah upaya kolaboratif untuk membantu siswa bermasalah kembali ke jalur yang benar,” ujar Brigjen Wahyu dalam keterangannya, Ahad (4/5).
Brigjen Wahyu juga menjelaskan bahwa tenaga pengajar dalam program ini berasal dari berbagai instansi, tidak terbatas pada TNI Angkatan Darat.
“Tenaga pengajar, pendidik, atau pelatih pada kegiatan ini tidak semuanya dari Angkatan Darat. Ada juga dari pihak kepolisian, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), serta LPA (Lembaga Perlindungan Anak),” tambahnya.
Baca Juga: Aksi Damai Solidaritas Palestina Kembali Digelar di Depan Kedubes AS
Program pembinaan itu dirancang untuk memberikan solusi kepada siswa yang menghadapi masalah perilaku atau sosial melalui pendekatan multidisiplin. Selain mengutamakan aspek edukasi, program ini juga melibatkan upaya rehabilitasi psikologis dan sosial.
Brigjen Wahyu menekankan bahwa lingkungan asrama militer dipilih karena dinilai kondusif untuk pembinaan disiplin, namun tanpa menyisipkan elemen militerisme. Tujuannya adalah menciptakan generasi muda yang tangguh, berintegritas, dan mampu kembali berkontribusi positif dalam masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyambut baik kerja sama dengan berbagai instansi dalam program ini. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebelumnya menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk membantu siswa bermasalah agar memiliki masa depan yang lebih baik. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Prabowo Berencana Bangun Perkampungan Indonesia di Makkah