KAHMI Imbau Perkuat Koordinasi Untuk Percepat Rehabilitasi Lombok

Jakarta, MINA –Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) mengelar diskusi publik untuk percepatan bantuan dan rehabilitasi bencana gempa Lombok yang menghadirkan Dirjen Bina Cipta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), para Bupati Lombok, para relawan, Alumni dan anggota HMI.

Diskusi diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan dan rehabilitasi bencana gempa di Lombok, demikian Koordinator Presidium, Prof. R. Siti Zuhro saat membuka diskusi publik di kantor pusat KAHMI, Jakarta Selatan, Jumat (14/9).

Team KAHMI sendiri telah meninjau langsung ke lokasi dan telah mendirikan tiga posko terpadu.

Dalam menentukan arah dan pemetaan diperlukan data yang akurat agar penyaluran bantuan kepada korban bencana gempa di Lombok merata. “dengan adanya data hal yang konkret maka kita akan mudah menentukan kontribusi selanjutnya” jelasnya.s

Ketua Dewan Penasehat KAHMI Akbar Tanjung yang juga hadir dengan memberikan masukan agar memperkuat koordinasi antar lembaga baik vertikal maupun horizontal yang dipadu dengan semangat komitmen.

Kepala BNPB yang diwakili oleh Drs Budi Irwanto menjelaskan, kekuatan gempa di Lombok yang terjadi memang berbeda dengan gempa sebelumnya. Hampir semua sektor mengalami kerusakan parah seperti, sektor ekonomi, pariwisata dan bangunan sekolahan, kantor pemerintahan.

BNPB sendiri merencanakan untuk membangun lebih dari 80 ribu rumah tahan gempa dengan tambahan dana yang diajukan ke kementrian keuangan sebesar 5,1 triliun. Meskipun saat ini masih terkendala namun mereka yakin dengan keseriusan pemerintah akan segera terwujud dana tersebut.

Merujuk pada inpres No. 5/2018, Kementerian PUPR juga menjelaskan, karena kerusakannya yang cukup besar maka diperlukan dana dan waktu yang cukup lama. Apalagi PUPR juga ditugaskan untuk pembanguan fasilitas umum dan perumahan rakyat. Untuk saat ini bertugas mendampingi warga dalam pembangunan rumah tahan gempa.

Sementara itu, para Bupati menyayangkan kurangnya koordinasi dalam penyaluran bantuan kepada para korban. Masih banyak para pihak yang menyuplai bantuan tapi tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dan tidak meratanya bantuan tersebut.

Pemerintah daerah Lombok hanya berharap bahwa kebutuhan-kebutuhan darurat lebih diutamakan agar tidak menimbulkan korban lagi, seperti pengadaan hunian sementara, pengandaan alat berat untuk merobohkan bangunan dan membersihkan puing-puing serta penambahan sarana kesehatan dan ibadah. (L/Sj/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)