Kazakhstan Tingkatkan HAM

Nur-Sultan, MINA – Kazakhstan tengah meningkatkan bidang hak asasi manusia (HAM) di negara itu melalui berbagai terobosan reformasi legislasi dan implementasi yang dilakukan.

Sebagaimana rilis yang diterima MINA, Rabu (11/8), Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev telah menandatangani dekrit untuk meningkatkan HAM di Kazakhstan.

Menurut pemerintah Kazakhstan, keputusan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mekanisme interaksi dengan PBB dan LSM dalam hal hak asasi manusia, dan HAM di bidang peradilan pidana.

Presiden Tokayev juga bekerja untuk mencegah penyiksaan, perlakuan buruk, dan melindungi hak-hak korban perdagangan manusia serta meningkatkan hak-hak warga negara penyandang disabilitas dan menghapuskan diskriminasi gender terhadap perempuan.

Undang-undang baru ini berfokus pada penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan hak-hak sipil dan kebebasan, melalui penguatan kelembagaan Komisioner HAM (Ombudsman) di negara tersebut.

Dalam hal penguatan kapasitas Ombudsman, akan dilakukan digitalisasi resepsi online dan konsultasi warga serta pembentukan unit pemantauan implementasi keputusan badan-badan perjanjian PBB.

Ombudsman akan memiliki wewenang untuk berbicara kepada Presiden, Dewan Parlemen, dan Pemerintah, serta meminta Presiden atau pengadilan untuk mengajukan banding ke Dewan Konstitusi.

Pemerintah Kazakhstan akan menawarkan banyak jaminan untuk independensi Komisaris HAM, yang mencakup tidak dapat diganggu gugat dari penahanan dan penangkapan, bersama dengan tidak dapat diganggu gugat ke gedung kantor, dokumen dan komunikasi.

Selain memantau situasi hHAM di dalam negeri, Komisaris dapat membuat rekomendasi untuk memperbaiki undang-undang, dan berinteraksi dengan LSM dan lembaga pemerintah dalam hal ini.

Ombudsman dapat menawarkan nasihat hukum kepada warga dan mempromosikan pendidikan hukum di Kazakhstan juga.

Melalui koordinasi Mekanisme Pencegahan Nasional (MPN) dan perlindungan hak warga negara di Lapas, pada 2020, Komisioner melakukan 516 kunjungan dan 43 janji temu narapidana secara online, serta 58 konsultasi.

Sebanyak 3.319 rekomendasi diusulkan dengan 937 diimplementasikan dan 2.341 pada tahap eksekusi.

Baca Juga: Filipina Kembali Dihantam Badai

MPN juga mengarah pada konveksi 23 pejabat di bawah KUHP untuk penyiksaan, dan 34 lainnya dihukum karena penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan kekerasan, dan ancaman penggunaan kekerasan.

Menurut undang-undang baru, pemerintah tidak akan campur tangan dalam kegiatan komisaris dan melarang menugaskan fungsi lain apa pun kepada entitas.

Kazakhstan berencana untuk membuka kantor perwakilan di kota Nur-Sultan, Almaty, Shymkent, dan 14 kantor regional lainnya.

Pemerintah Presiden Tokayev terus menerapkan paket reformasi politik utama sebagai bagian dari programnya menuju pengembangan kehidupan sosial-ekonomi dan politik Kazakhstan.(T/R1/R1)

Mi’raj News Agency (MINA)