Kelompok HAM Desak Selandia Baru Suarakan Penindasan Uyghur

Wellington, MINA – Sebuah kelompok hak asasi manusia ternama mendesak perdana menteri Selandia Baru untuk menyerukan China agar menghormati hak asasi manusia suku Muslim Uyghur yang tinggal di provinsi Xinjiang.

Human Rights Watch (HRW) yang berbasis di Amerika Serikat dalam sebuah surat terbuka kepada PM Jacinda Ardern telah memintanya untuk menyatakan keprihatinan tentang “pelanggaran massal” terhadap Muslim di Xinjiang dalam pertemuannya dengan para pemimpin Tiongkok.

Ardern dijadwalkan mengunjungi Cina pada 1 April, demikian Yeni Safak melaporkan, Jumat (29/3).

HRW memuji “kepemimpinan luar biasa” Ardern setelah serangan teror Christchurch pada 15 Maret yang merenggut nyawa 50 Muslim dan melukai banyak orang selama shalat Jumat.

Baca Juga: [POPULER MINA] Runtuhnya Bashar Assad dan Perebutan Wilayah Suriah oleh Israel

“Menyusul serangan mengerikan terhadap masjid-masjid di Christchurch, Perdana Menteri Ardern berbicara dengan tegas untuk membela hak-hak Muslim,” kata Sophie Richardson, direktur HRW Cina.

“Ardern harus menunjukkan kepemimpinan global yang sama dengan secara terbuka menyerukan Cina untuk menghormati hak asasi manusia Muslim di sana.”

HRW mengatakan Selandia Baru tidak bergabung dengan surat November 2018 dengan 15 pemerintah lain yang ditujukan ke Cina untuk meminta akses ke Xinjiang untuk menilai situasi hak asasi manusia di sana.

Selandia Baru, menurut kelompok hak asasi, telah menghindarkan diri untuk merujuk pada pelanggaran hak-hak asasi berat di Cina dalam pernyataan nasional mereka di forum PBB, termasuk Dewan Hak Asasi Manusia.

Baca Juga: Wabah Kolera Landa Sudan Selatan, 60 Orang Tewas

“Perdana Menteri Ardern harus menggunakan kunjungannya ke Beijing untuk bergabung dengan jajaran pemerintah yang geram atas pelanggaran terhadap Muslim Turk yang belum pernah terjadi sebelumnya di Cina,” kata Richardson.

“Dia harus secara terbuka menyerukan para pemimpin Cina untuk menutup kamp ‘pendidikan politik’ di Xinjiang, mengakhiri pelanggaran yang meluas, dan memungkinkan akses pengamat internasional independen ke wilayah itu.” (T/R11/RS3)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Kedubes Turkiye di Damaskus Kembali Beroperasi setelah Jeda 12 Tahun