Kelompok HAM di Israel Desak Jaksa Kunjungi Palestina

Chicago, MINA – Sepuluh kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Israel mendesak kepala jaksa Pengadilan Kriminal Internasional untuk mengunjungi Palestina dan melanjutkan penyelidikan yang dibuka oleh pendahulunya tahun lalu setelah pemeriksaan pendahuluan selama bertahun-tahun.

Dikutip dari The International Intifadha, Karim Khan, kepala jaksa pengadilan, mengatakan awal bulan ini dia berencana untuk mengunjungi Palestina pada tahun 2023.

Pernyataannya selama majelis pengadilan negara pihak datang di tengah kritik, jika kantornya telah menghentikan penyelidikan Palestina meskipun situasi hak asasi manusia memburuk dengan cepat di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Dalam sepucuk surat kepada Khan, beberapa kelompok yang berbasis di Israel menyatakan, kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan telah dan sedang dilakukan.

Organisasi yang termasuk adalah, sebuah kelompok yang mengadvokasi hak-hak warga Palestina di Israel, dan B’Tselem, yang memiliki dokumentasi ekstensif tentang pelanggaran Israel – berjanji untuk membantu penyelidikan.

Kelompok-kelompok itu mencatat, Israel memiliki catatan untuk mencegah akses internasional ke wilayah-wilayah yang berada di bawah kendalinya. Tindakan Itu telah menolak masuknya penyelidik dan anggota staf PBB serta cendekiawan internasional dan pembela hak asasi manusia atau memaksa mereka untuk pergi, kata kelompok itu dalam surat mereka kepada Khan.

“Konteks ini membuat kunjungan anda, dan pemberian akses ke kantor anda emakin penting,” kata grup tersebut.

Keadaan di ICC

Kelompok hak asasi manusia Palestina menyatakan frustrasi karena Khan tidak membuat kemajuan apa pun dalam penyelidikan Palestina.

Khan tidak membuat pernyataan publik yang mengecam penyebutan kelompok “teror” Israel dan penggerebekan yang menargetkan kantor kelompok hak asasi manusia Palestina yang telah menyerahkan berkas bukti ke pengadilan atas nama korban.

Selama kunjungannya ke Yerusalem pada bulan Juli, Presiden AS Joe Biden menegaskan, Washington akan bekerja dengan Tel Aviv untuk “memerangi semua upaya untuk memboikot atau mendelegitimasi Israel, untuk menolak haknya untuk membela diri, atau untuk secara tidak adil memilihnya dalam segala hal. forum, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Pengadilan Kriminal Internasional.”

Inggris, yang mencalonkan Khan untuk jabatan kepala jaksa, juga menentang penyelidikan ICC di Palestina.

Terlepas dari penentangan negara terhadap penyelidikan tersebut, pemerintah koalisi baru Israel membidik pertahanan terbaiknya terhadap pengawasan ICC.

Itamar Ben-Gvir, seorang anggota parlemen sayap kanan di pemerintahan baru Benjamin Netanyahu, sedang mengajukan undang-undang yang akan memberikan kekebalan hukum kepada tentara dan polisi atas tindakan mereka selama operasi “keamanan”.

Menurut harian Tel Aviv, Haaretz, “pejabat pertahanan khawatir tindakan seperti itu akan membuat tentara Israel rentan terhadap tuntutan oleh Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag.”

Netanyahu menjanjikan kejahatan perang

ICC tunduk pada penyelidikan internal suatu negara, jika ada, di bawah prinsip saling melengkapi yang menyatakan “negara memiliki tanggung jawab pertama dan hak untuk menuntut kejahatan internasional”.

Pendahulu Khan, Fatou Bensouda, menyatakan penilaian kantornya pada akhir 2019 tentang ruang lingkup dan keaslian proses domestik Israel tetap berlangsung pada tahap ini.

Dengan menghilangkan mekanisme penyelidikan sendiri, meskipun ditolak oleh B’Tselem sebagai “daun ara untuk pendudukan” Israel akan meminyaki persneling dalam apa yang mungkin akan menjadi titik utama penyelidikan.

Sementara itu, para pemimpin Israel tampaknya menantang ICC untuk campur tangan dengan berjanji akan memajukan aneksasi tanah di Tepi Barat.

Janji serupa yang dibuat oleh Netanyahu selama kampanye pemilihannya pada tahun 2019 diperhatikan oleh Bensouda dalam permintaannya ke ruang pra-sidang untuk mengonfirmasi yurisdiksi teritorial pengadilan di Tepi Barat dan Gaza.

Pada tahun yang sama, Netanyahu diperingatkan oleh jaksa agung Israel bahwa mencaplok tanah Tepi Barat secara resmi tidak akan dapat dipertahankan di ICC dan akan membuat pejabat militer, pemimpin pemukiman, dan personel Israel lainnya rentan terhadap penyelidikan oleh Den Haag.

Minggu ini, pemerintah Netanyahyu menerbitkan prinsip panduannya, yang dimulai dengan “orang-orang Yahudi memiliki hak eksklusif dan tidak dapat dipertanyakan atas semua wilayah tanah Israel.”

Ada sedikit ambiguitas mengenai niat pemerintah yang akan datang untuk memperdalam kolonisasi Israel atas tanah Palestina dan Suriah dan mengkonsolidasikan aturan apartheidnya di semua wilayah yang berada di bawah kendalinya.

Palestina dan kelompok hak asasi manusia internasional termasuk Amnesty International telah meminta Khan untuk menyelidiki apartheid Israel.

Jika Khan mengindahkan seruan itu, Netanyahu berpotensi menjadi orang pertama yang dituntut di pengadilan internasional atas kejahatan apartheid. (T/ara/RS3)

Mi’raj News Agency (MINA)