KEMENAG : UU PENODAAN AGAMA TAK DICABUT TAPI PERLU PERBAIKAN

kemenag-machasin.jpg" alt="Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama Machasin. Foto: Kemenag" width="293" height="210" /> Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama Machasin. Foto: Kemenag

Jakarta, 2 Safar 1436/25 November 2014 (MINA) –  Dirjen Bimas Islam Machasin mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini tidak ada rencana Kemenag untuk mencabut UU No 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Machasin juga mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengatakan hal itu.

“Saya ditanya  wartawan  tentang permintaan Amnesty International yang meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk mencabut UU No 1/1965 itu. Terus saya katakan, tidak. Itukan sudah diajukan ke MK dan MK mengatakan bahwa UU itu masih diperlukan,” tegas Machasin dalam pernyataan yang dirilis Kementrian Agama sebagaimana diterima Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Senin (25/11).

“Tidak ada dalam waktu dekat ini pencabutan. cuma memang diperlukan perbaikan,” tambahnya.

Baca Juga: Tim SAR dan UAR Berhasil Evakuasi Jenazah Korban Longsor Sukabumi

Menurut Machasin,  putusan  MK mengamanatkan  untuk melakukan perbaikan karena disesuaikan dengan  perkembangan masyarakat. Dijelaskannya bahwa UU No 1/PNPS tahun 1965 diterbitkan dalam konteks  menghadapi munculnya aliran kebatinan yang bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. “Kalau dilihat penjelasan dari UU No 1/PNPS  tahun 1965 itu [I/Umum, poin 2], kemunculan aliran-aliran dan organisasi-organisasi kebatinan di berbagai penjuru Tanah Air mengganggu ketenteraman hidup beragama merupakan latar belakang kelahiran UU ini.  Jadi ada hal-hal yang berubah karena suasana tahun 1965 dengan suasana 2014 kan berbeda,” jelas Machasin.

Meski demikian,  Machasin menegaskan bahwa sekarang ini yang sedang disiapkan  Kementerian Agama adalah UU tentang Perlindungan Umat Beragama. “Itu saja. Kalau karena UU yang baru itu UU yang lama disesuaikan atau bagian-bagian isinya ada yang dimasukkan, itu bisa terjadi,” ujarnya.(T/R04/R03)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: BKSAP DPR Gelar Kegiatan Solidaritas Parlemen untuk Palestina

Baca Juga: Warga Israel Pindah ke Luar Negeri Tiga Kali Lipat