Kemkominfo Permudah Perizinan Bagi Perusahaan Rintisan

Jakarta, MINA – Dalam membangun forum ekonomi digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) saat ini mempermudah regulasi perizinan untuk perusahaan rintisan (start-up) dengan cukup registrasi secara online, diisi dan dicetak.

Hal tersebut dikatakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dalam memberikan kuliah umum di Graha Widya Wisuda Institut Pertanian Bogor (IPB) Dramaga Bogor, Jawa Barat Senin (24/9), demikian laporan InfoPublik.

“Dahulu Kemenkominfo berperan sebagai regulator, memberikan izin. Kini, dengan memanfaatkan digital untuk mempermudah regulasi terutama untuk start up,” kata Menteri Rudiantara.

Lanjutnya, di Kemenkominfo dari 36 jenis izin disederhanakan menjadi lima jenis izin. Jika mengajukan izin dilakukan sebelum pukul 12.00 siang, maka sebelum pukul 18.00 sore izin sudah dikeluarkan.

Menurut Menteri Rudiantara, dengan permudah regulasi pihaknya memfasilitasi kebutuhan dan keinginan industri juga akselarasi.

“Setelah memfasilitasi kebutuhan startup dan maka akan dibantu untuk menjadi unicorn (start-up yang memiliki nilai lebih besar),” katanya.

Soal pemanfaatan teknologi digital dan kontribusinya untuk ekonomi nasional, Rudiantara mencontohkan Go-Jek yang kini telah berstatus unicorn atau perusahaan start up yang telah memiliki valuasi di atas USD 1 Miliar.

Bahkan, Rudiantara mengatakan, jejak tersebut diikuti oleh tiga rintisan start up lainnya yaitu Tokopedia, Traveloka dan Bukalapak yang juga tercatat sebagai unicorn. Fakta itu jelas membanggakan sebab memberikan andil untuk ekonomi bangsa dari kreativitas anak muda.

“Saat peluncuran Go Viet di Vietnam, aplikasi telah diunduh oleh sekitar 1,5 juta pengguna. Padahal sebelumnya juga telah ada layanan sejenis di sana. Peluncuran itu amat membanggakan karena telah menorehkan legacy pada ruang digital Indonesia yang masih dalam tahapan amat muda,” ujar Rudiantara.

Go-Jek menempati peringkat ke 17 sebagai perusahaan start up yang dapat mengubah dunia. Angka ini lebih tinggi dibanding Microsoft di urutan 25 dan Unilever ke- 21.

Berdasarkan penelitian lembaga demografi UI, Go-Jek berkontribusi sebanyak Rp 8,2 Triliun per tahun ke perekonomian nasional dari total pendapatan mitra pengemudi yang bergabung. Sedangkan nilai transaksi layanan Go Food di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia mencapai Rp 1,7 Triliun per tahun.

Rudiantara menjelaskan, memang start up Indonesia masih membutuhkan kucuran investasi asing untuk menopang pendanaan perusahaan agar dapat berkembang. Kendati begitu, tetap dikendalikan secara nasionalis sebab manajemennya dikelola seluruhnya oleh sumber daya manusia lokal seluruhnya sehingga investor asing hanya memiliki saham minoritas.

“Kita menjaga nasionalisme dengan kelebihan yang ada yaitu sumber daya manusia. Sisi software juga harus kita perhatikan melalui TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) agar bangsa tetap dapat maju,” ucap Rudiantara.

Rudiantara menuturkan, hal tersebut dilakukan agar start up lokal mampu bersaing secara global dan investor tetap tertarik karena dampak ekonomi yang dihasilkan juga signifikan.

Sementara itu, Rektor IPB Arif Satria menyampaikan, era digitalisasi kini berdampak kepada derasnya arus informasi. Situasi ini, dapat dimanfaatkan untuk menanamkan nasionalisme kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

“Nasionalisme di era digital subway surf yang penting untuk kita pahami bersama dan tentu diharapkan para mahasiswa sekarang yang menjadi digital native yang mempunyai perberbedaan dengan generasi saya,” ujar Arif Satria.

Turut hadiri pada kegiatan kuliah umum Nasionalisme di Era Digital yang digelar IPB yaitu CEO Impacts Digital Fahri Amirullah, Vice President Of Product Bukalapak Zakka Fauzan dan CEO etanee.id Herry Nugraha.

Ketiga generasi muda pelaku start up tersebut juga didaulat menjadi pembicara talkshow kepada mahasiswa dan sivitas akademika IPB. Agenda kuliah umum dan talkshow Nasionalisme di Era Digital dihadiri oleh 3.000 mahasiswa dan civitas akademika IPB.(R/R01/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)