Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kenaikan Komitmen Investasi Didominasi Luar Pulau Jawa

IT MINA - Kamis, 17 Maret 2016 - 00:07 WIB

Kamis, 17 Maret 2016 - 00:07 WIB

212 Views

Foto: Chamid/MINA
Foto: Chamid/MINA

Foto: Chamid/MINA

Jakarta, 7 Jumadil Akhir 1437/16 Maret 2016 (MINA) – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, kenaikan komitmen investasi yang mencapai Rp 355 triliun didominasi di lokasi luar Pulau Jawa.

Tercatat komitmen investasi di luar Pulau Jawa masih mendominasi sebesar Rp 316 triliun dengan porsi mencapai 88% dari total komitmen investasi. Investasi di Pulau Jawa tercatat Rp 39,3 triliun dari posisi sebelumnya.

“Sulawesi menjadi penyumbang terbesar komitmen investasi di luar Jawa dengan komposisi mencapai 66% dengan nilai investasi sebesar Rp 235 triliun, kemudian diikuti oleh Sumatera dengan nilai komitmen investasi sebesar Rp 71,9 triliun,” kata Franky dalam konferensi pers di kantor BKPM, Rabu (16/3).

Selanjutnya posisi ketiga adalah Jawa dengan kontribusi Rp 39,3 triliun, Kalimantan di posisi keempat dengan nilai komitmen Rp 5 triliun, Papua dan Maluku di posisi keenam sebesar Rp 3,4 triliun dan terakhir Bali, Nusa Tenggara dengan nilai komitmen Rp 0,5 triliun.

Baca Juga: Hadiri Indonesia-Brazil Business Forum, Prabowo Bahas Kerjasama Ekonomi 

“Dukungan dari pemerintah daerah untuk dapat mendorong komitmen investasi tersebut menjadi realisasi investasi tentu sangat diharapkan,” katanya.

Hari ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat nilai komitmen investasi di Bulan Februari 2016 sebesar Rp 355 triliun atau naik 167% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Dikatakan, kenaikan tersebut diperoleh dari izin prinsip PMDN sebesar Rp 75 triliun yang naik 66% dan izin prinsip PMA sebesar Rp 281 triliun yang juga meningkat 218% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan layanan izin investasi 3 jam yang kemudian diperluas untuk empat sektor proyek infrastruktur bersamaan dengan kemudahaan investasi langsung konstruksi di Istana Negara pada tanggal 22 Februari 2016. (L/P010/P2)

Baca Juga: Rupiah Berpotensi Melemah Efek Konflik di Timur Tengah

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Rekomendasi untuk Anda

Indonesia
Indonesia
Kolom
Ekonomi
Indonesia