Ketika Upaya Stabilisasi di Gaza Dipimpin oleh Arsitek Pendudukan

DALAM catatan sejarah panjang konflik Palestina-Israel, kita telah menyaksikan berbagai skenario internasional yang dikemas dengan jargon perdamaian, namun berakhir dengan penderitaan berkepanjangan bagi rakyat Palestina.

Kini, dengan disahkannya Resolusi DK PBB 2803 (2025), dunia kembali dihadapkan pada sebuah konstruksi politik berbahaya yang menyandang nama “stabilisasi” namun mengandung racun hegemoni di dalamnya.

Kekhawatiran terbesar yang selama ini hanya berbisik di ruang-ruang diskusi para pengamat Timur Tengah, kini telah menjadi kenyataan yang mengerikan: Donald Trump, tokoh yang dalam sejarah kepresidenannya dikenal sebagai penyokong utama pendudukan Israel, secara resmi diklaim sebagai Chairman dari Board of Peace (BoP), badan yang akan memimpin Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza.

Sebuah skenario yang tidak hanya mengabaikan hukum internasional, tetapi juga merupakan provokasi terbuka terhadap perlawanan rakyat Palestina.

Wajah Baru Hegemoni Lama

Board of Peace (BoP) yang dibentuk melalui Resolusi 2803 pada awalnya disajikan kepada publik sebagai “badan administratif transisional yang netral” untuk mengelola Gaza pasca-konflik. Namun, fakta berbicara lain.

Pengumuman bahwa Donald Trump akan memimpin badan ini seharusnya tidak mengejutkan bagi mereka yang memahami dinamika politik global. Trump, yang selama masa jabatannya memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem, mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, dan merancang “Deal of the Century” yang secara terang-terangan mengabaikan hak-hak fundamental rakyat Palestina, kini mengklaim diri mendapat mandat internasional untuk “menstabilkan” Gaza.

Data menunjukkan bahwa selama pemerintahan Trump (2017-2021), bantuan militer AS ke Israel mencapai rekor tertinggi, dan dukungan diplomatik AS di PBB untuk Israel mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Trump adalah presiden AS pertama yang menyatakan bahwa permukiman Israel di Tepi Barat tidak melanggar hukum internasional, sebuah pernyataan yang secara langsung bertentangan dengan statuta Mahkamah Internasional dan berbagai resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) sebelumnya.

Kini, Trump akan memimpin pasukan internasional di Gaza. Pertanyaannya: Bagaimana mungkin seorang tokoh yang secara konsisten mendukung perluasan permukiman ilegal dan penolakan hak kembali pengungsi Palestina dapat dipercaya menjadi penjamin “perdamaian” di Gaza?

Konfrontasi dengan Pejuang Palestina

Kekhawatiran yang paling mendesak dan nyata adalah potensi konfrontasi bersenjata antara Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) di bawah komando AS dengan para pejuang Palestina di Gaza.

Gaza bukanlah wilayah kosong yang menanti “penyelamat” asing. Gaza adalah rumah bagi lebih dari dua juta jiwa Palestina yang telah membuktikan ketahanan dan perlawanan mereka selama lebih dari tujuh dekade. Lalu tiba-tiba mau diambil alih oleh arsitek pendudukan Israel atas nama Dewan Perdamaian? Dengan dalih pelucutan senjata para pejuang Palestina (Hamas), sementara senjata-senjata canggih penjajah di biarkan merajalela?

Faksi-faksi perlawanan Palestina, termasuk Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds, dan berbagai kelompok pejuang lainnya, telah menyatakan dengan tegas bahwa mereka tidak akan menerima bentuk perwalian asing apa pun.

Hamas selama ini berpedoman bahwa perlawanan bersenjata dari warga terjajah adalah hak yang dijamin oleh hukum internasional selama pendudukan masih berlangsung.

Pernyataan ini bukan sekadar retorika politik. Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Konvensi Jenewa, selama status pendudukan Israel masih berlangsung, dan Mahkamah Internasional telah menegaskan bahwa Israel tetap menjadi kekuatan pendudukan, maka hak rakyat Palestina untuk melakukan perlawanan terhadap pendudukan adalah hak yang diakui secara internasional.

Maka, ketika Trump dan pasukan internasional di bawah komandonya berhadapan dengan pejuang Palestina, maka yang akan terjadi bukanlah “stabilisasi” tetapi eskalasi konflik bersenjata skala besar. Pasukan internasional yang seharusnya melindungi warga sipil justru akan menjadi target perlawanan, dan sebaliknya, warga sipil Gaza akan terjebak di antara dua kekuatan yang bertikai. Ini adalah skenario mimpi buruk yang akan menambah panjang daftar pelanggaran hak asasi manusia di Gaza.

Proyek Politik dan Bisnis Trump

Tidak bisa diabaikan, catatan sejarah menunjukkan bahwa keluarga Trump memiliki hubungan bisnis yang erat dengan Israel. Proyek-proyek real estat Trump di Israel dan hubungannya dengan para pengembang permukiman ilegal telah lama menjadi rahasia umum.

Jared Kushner, menantu Trump sekaligus arsitek Deal of the Century, secara terbuka pernah menyatakan bahwa potensi ekonomi di Gaza “sangat menarik” jika dikelola dengan benar.

Pernyataan Kushner saat itu menuai kecaman luas karena dianggap memandang Gaza sebagai lahan bisnis, bukan sebagai wilayah yang penduduknya menderita di bawah blokade dan pendudukan. Kini, dengan Trump sebagai kepala BoP, kekhawatiran bahwa rekonstruksi Gaza akan diprivatisasi dan dinikmati oleh jaringan bisnis keluarga Trump menjadi sangat masuk akal.

Laporan dari Middle East Eye dan berbagai lembaga investigasi menunjukkan bahwa beberapa perusahaan yang terkait dengan keluarga Trump telah mulai mengirimkan proposal untuk proyek-proyek rekonstruksi di Gaza bahkan sebelum resolusi PBB disahkan. Ini adalah konflik kepentingan yang nyata dan tidak bisa diabaikan. Seorang tokoh yang secara pribadi diuntungkan dari rekonstruksi Gaza justru diberi kendali atas proses stabilisasi dan rekonstruksi tersebut.

Menentukan Nasib Sendiri

Board of Peace (BoP) di bawah kepemimpinan Donald Trump adalah ironi terbesar dalam sejarah diplomasi internasional. Sebuah badan yang mengklaim membawa perdamaian justru dipimpin oleh tokoh yang kebijakannya selama ini menjadi katalis bagi perluasan permukiman ilegal dan pelanggaran hak asasi manusia di Palestina.

Solusi sejati untuk Gaza tidak akan datang dari pasukan asing yang dipimpin oleh para pendukung pendudukan. Solusi sejati hanya akan datang ketika hukum internasional ditegakkan secara konsisten: mengakhiri okupasi Israel, mengakui hak menentukan nasib sendiri rakyat Palestina, dan memastikan bahwa setiap proses transisi di Gaza berada di bawah kendali penuh Palestina, bukan di bawah kendali Board of Peace (BoP) yang dipimpin oleh musuh perdamaian itu sendiri.

Kepada masyarakat internasional yang masih memiliki hati nurani, kepada negara-negara yang masih menghormati hukum internasional, kepada semua pihak yang peduli pada perdamaian sejati, perlu terus mendukung hak Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri.

Gaza bukan properti yang bisa diatur oleh pengembang real estat internasional. Gaza adalah tanah air bagi jutaan jiwa Palestina yang telah membayar harga paling mahal untuk kebebasan mereka. Dan sejarah telah membuktikan: tidak ada kekuatan asing yang mampu memadamkan api perlawanan selama api penjajahan masih menyala. []

Mi’raj News Agency (MINA)