Ketua BKSAP DPR Bahas Rohingya dengan UNHCR

UNHCR-OJI_5249-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />Jakarta, MINA – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menerima perwakilan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi atau UNHCR Thomas Vargas di Gedung DPR RI, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas perkembangan krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya.

Politisi dari F-Demokrat ini menanyakan perkembangan terakhir bantuan yang diberikan UNHCR kepada 600 ribu warga Rohingya yang kini berada di Bangladesh. Menurut Thomas Vargas, kondisi masyarakat Rohingya masih sangat memprihatinkan walaupun sebagian besar telah melarikan diri ke Bangladesh sejak akhir Agustus 2017.

Dikutip dari rilis DPR RI, Nurhayati juga sepakat dengan Thomas Vargas yang menyampaikan agar dunia bisa melihat tragedi kemanusiaan yang dialami kaum Rohingya di Rakhine State adalah masalah kemanusiaan, bukan agama.

Baca Juga: Transaksi Judi Online di Indonesia Mencapai Rp900 Triliun! Pemerintah Siap Perangi dengan Semua Kekuatan

Menurutnya, semua warga berhak hidup dengan damai. Dirinya mencontohkan, masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim namun bisa hidup berdampingan dengan kaum minoritas lainnya.

“Bahkan, Candi Borobudur yang merupakan tempat suci umat Buddha terbesar di dunia berada di Indonesia dan dilindungi oleh masyarakat yang mayoritas muslim,” ungkap Nurhayati, Jumat (3/11).

President International Humanitarian Law ini berharap, Indonesia dapat menjadi role model bagi negara-negara lain agar bisa hidup dengan damai. Nurhayati juga menyampaikan, Indonesia telah berhasil membawa emergency item tentang Krisis Rohingya menjadi resolusi Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) yang berlangsung di Rusia beberapa waktu lalu.

Nurhayati turut menyampaikan, agar pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri kembali membawa isu Rohingya dalam Asean Summit yang akan digelar pada bulan ini di Filipina. Sehingga pemerintah Myanmar berhenti melakukan kekerasan dan tidak terulang kembali di masa berikutnya.

Baca Juga: Sertifikasi Halal untuk Lindungi UMK dari Persaingan dengan Produk Luar

Ia menilai, Indonesia sebagai negara terbesar dan pemimpin kekuatan ekonomi terbesar di Asean mempunyai peranan penting untuk mengatasi masalah yang terjadi di negara kawasan.

“Jadi, diharapkan peran Indonesia serta bantuan negara Asean lainnya dapat  menghentikan kejahatan di Myanmar, sehingga orang-orang asli Myanmar ini (Rohingya) bisa kembali dan diberikan status kewarganegaraannya,” pungkas Nurhayati. (R/R05/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Menko Budi Gunawan: Pemain Judol di Indonesia 8,8 Juta Orang, Mayoritas Ekonomi Bawah