Ketua DPR Soroti Tingginya Angka Ketimpangan Dunia

Badung, MINA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyoroti tingginya angka ketimpangan di antara warga dunia.

Dia mengutip laporan Oxam International 2019 yang menyebutkan bahwa tahun 2018 lalu terdapat 26 orang terkaya dunia yang memiliki kekayaan bersih setara 3,8 miliar penduduk dunia.

Pada sisi lain, kekayaan 2.200 miliarder dunia tumbuh 12 persen, di saat pendapatan penduduk miskin turun 11 persen.

Laporan tersebut juga menyebutkan, sekitar 147 miliarder terkaya dunia mengendalikan sekitar 1 persen dari kekayaan global.

Data lain dari Swiss Credit Suisse memaparkan antara Maret-Juni 2017 hingga Maret-Juni 2018, kekayaan orang super kaya tumbuh sebesar USD 2,5 miliar rata-rata perhari, sementara pendapatan setengah populasi penduduk dunia berkurang USD 500 juta perhari.

“Data-data tersebut menggambarkan betapa ketimpangan warga dunia, khususnya dalam peluang, pendapatan, dan kemampuan, menjadi hal yang perlu kita perangi bersama,” ujar Bamsoet usai membuka Forum Parlemen Dunia World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) ke-3, di Badung, Bali, Rabu (4/9).

Legislator Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan, WPFSD merupakan forum parlemen dunia yang diinisiasi oleh DPR RI untuk fokus kepada peningkatan peran parlemen dalam pencapain Sustainable Development Goals (SDGs).

Sidang WPFSD dilakukan secara berkala setiap tahunnya, dimulai sejak tahun 2017 hingga kini dengan mengangkat berbagai tema yang menjadi perhatian dunia.

Forum Parlemen Dunia edisi ketiga yang dihadiri 150 delegasi dari 28 negara itu akan berlangsung pada 4 hingga 5 September 2019.

“Sebagai bagian dari implementasi fungsi Diplomasi Parlemen yang diamanahkan oleh Undang-Undang MD3, DPR RI telah menjadi bagian terdepan dari parlemen dunia dalam menyukseskan SDGs. Sidang WPFSD ke-3 ini akan membahas tentang Memerangi Ketimpangan melalui Inklusi Sosial dan Keuangan,” tutur Bamsoet.

Bamsoet menegaskan, Indonesia sangat berkomitmen terhadap suksesnya implementasi SDGs karena nilai yang terkandung di dalamnya sejalan dengan fokus kebijakan Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satunya dengan memberikan akses permodalan kepada 58 juta lebih usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mempekerjakan 89 persen tenaga kerja sektor swasta, dengan berkontribusi 60 persen terhadap pendapatan domestik bruto (PDB).

“Berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga didorong mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan. Antara lain sampai dengan akhir tahun 2018 lalu, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) mampu menyalurkan Rp 270 triliun dan menjangkau 13,24 juta debitur, pemberdayaan pelaku usaha super mikro kepada 4,93 juta nasabah kelompok perempuan prasejahtera dengan menyerap dana Rp 10,61 triliun, serta pendampingan kepada 293.295 nasabah usaha mikro kecil dengan menyerap dana sebesar Rp 21,21 triliun,” tambah Bamsoet.

Selain itu, Bamsoet menambahkan bahwa capaian lain Indonesia antara lain dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) sebagai upaya mewujudkan target Universal Health Coverage dengan pengalokasian 5 persen APBN untuk sektor kesehatan dan alokasi 20 persen APBN untuk sektor pendidikan.

“Di tahun 2019 lalu, pemerintah dan DPR RI menyiapkan Rp 123,1 triliun untuk sektor kesehatan. Dana tersebut ditingkatkan 7,4 persen menjadi Rp 132,2 triliun di tahun 2020 atau sekitar 5,23 persen dari APBN 2020. Sedangkan untuk pendidikan, ditingkatkan 2,7 persen dari Rp 492,5 triliun pada 2019 menjadi Rp 505,8 triliun di 2020,” ujar Bamsoet. (R/R01/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)