KETUA MPR: KETIMPANGAN PENGUASAAN SDA DI INDONESIA MASIH TINGGI

Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan (Foto: Chamid/MINA)
Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan. (Foto: Chamid/MINA)

Jakarta, 30 Shafar 1436/23 Desember 2014 (MINA) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan, sampai saat ini kondisi ketimpangan penguasaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia masih tinggi.

Menurut Zulkifli, sekitar 96 persen dimiliki oleh Perusahaan sedangkan sisanya dimiliki oleh rakyat sendiri.

“Padahal menurut pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang Pengertian Perekonomian, Pemanfaatan SDA untuk kepentingan rakyat, namun kondisi saat ini masih didominasi di tangan perorangan atau pihak-pihak tertentu,” kata Zulkifli Hasan saat menyampaikan pidatonya pada acara Indonesia Economic Outlook 2015, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa sore.

Zulkifli mengatakan, sewaktu ia menjabat sebagai Menteri Kehutanan RI, pihaknya berusaha keras mengatasi permasalahan ketimpangan pengusahaan sumber daya alam tersebut.

“Kami sudah berusaha keras, namun usaha tersebut hanya dapat memberikan perubahan yang awalnya kepemilikan pengusaha mencapai 99 %, hanya dapat ditekan menjadi 96 %,” ujarnya.

Zulkifli Hasan juga mengatakan, dulu pihaknya menargetkan akan membebaskan lahan sekitar 2,5 % untuk rakyat, akan tetapi kenyataanya hanya 1,5 % saja yang dapat tercapai.

Menteri Kehutanan Periode 2009-2014 itu memberikan apresiasi atas kegiatan Indonesia Ekonomic Outlook yang diadakan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), pihaknya berharap kegiatan itu dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk kemajuan dan solusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Sementara itu, Penasihat KAHMI Akbar Tanjung mengatakan, pihaknya berharap hasil diskusi tentang ekonomi global dan strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional tersebut dapat dibukukan untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang topik-topik yang telah didiskusikan.

“Dengan adanya pertumbuhan ekonomi ini tentu sekaligus akan membuka lapangan pekerjaan baru,” kata Akbar Tanjung.

Tapi yang terpenting dalam ekonomi tersebut harus ada dimensi pemerataan, karena hal itu dianggap penting.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang mengurangi kesenjangan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, sekaligus mampu memperkecil kesenjangan antara yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah.

Pada kesempatan yang sama Ketua Presidium KAHMI, Mahfudz MD mengatakan, diskusi yang diadakan tersebut diharapkan bukan hanya sebatas seremonial saja, akan tetapi dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan bangsa dengan pemikiran-pemikiran yang dihasilkan.

Pada acara Indonesia Economic Outlook 2015 yang diselenggarakan oleh Majelis Nasional KAHMI juga dihadiri  oleh, Prof. Dr. Anwar Nasution (Mantan Ketua BPK RI), Prof. DR. Laode M. Kamaluddin (Ketua Majelis Pakar KAHMI), Husni Kamil Malik (Ketua KPU). (L/P010/R05)

 

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Comments: 0