Ketum PWI Tegaskan Pers Harus Berpihak pada Kemanusiaan di Era AI dan Disrupsi Digital

Jakarta, MINA – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Akhmad Munir menekankan pentingnya peran pers Indonesia untuk tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan etika jurnalistik di tengah arus besar disrupsi teknologi, dominasi algoritma platform digital, serta pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Penegasan tersebut disampaikan Munir dalam Diskusi Kaleidoskop Media Massa 2025 yang berlangsung di Hall Dewan Pers, Jakarta, Selasa (23/12). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Pra Hari Pers Nasional (HPN) 2026, hasil kolaborasi PWI Pusat, Panitia HPN, dan Akbar Faisal Uncensored, serta disiarkan langsung melalui kanal YouTube Akbar Faisal Uncensored.

Munir menilai tahun 2025 menjadi fase penting bagi insan pers untuk melakukan refleksi mendalam atas peran strategis media sebagai pilar keempat demokrasi.

Ia menyebut tantangan yang dihadapi pers semakin kompleks, mulai dari keberlanjutan bisnis media, integritas profesi, hingga tekanan transformasi digital yang kian masif.

“Sepanjang 2025, kehidupan pers benar-benar diuji. Kita diuji dalam mengelola perusahaan pers yang sehat, menjaga independensi, menegakkan kredibilitas, sekaligus tetap setia pada kepentingan publik,” ujar Munir.

Dalam forum tersebut, Direktur Utama LKBN Antara itu juga menyampaikan duka cita atas bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Menurutnya, situasi bencana menjadi pengingat kuat bahwa jurnalisme harus menempatkan nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial sebagai orientasi utama pemberitaan.

“Kehadiran pers di tengah bencana bukan sekadar soal kecepatan. Pers harus membantu masyarakat tetap berpikir jernih di tengah ketidakpastian, kepanikan, dan kecemasan melalui informasi yang akurat, terverifikasi, dan berimbang,” katanya.

Munir menegaskan bahwa liputan kebencanaan pada hakikatnya adalah liputan tentang manusia, bukan semata statistik atau visual dramatis. Karena itu, etika jurnalistik harus menjadi landasan utama dalam setiap proses peliputan.

“Di balik setiap bencana ada manusia yang terluka, kehilangan, dan trauma. Etika jurnalistik harus menjadi fondasi utama dalam setiap peliputan,” tegasnya.

Selain isu kemanusiaan, Munir juga menyoroti kondisi industri media nasional yang dinilainya berada pada fase kritis. Ia mendorong kehadiran negara untuk menjamin kebebasan pers sekaligus keberlanjutan usaha media di tengah perubahan lanskap digital.

“Perlu intervensi negara untuk menyelamatkan pers Indonesia,” kata Munir.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto mengingatkan bahwa dominasi media sosial dan platform digital menjadi ancaman serius bagi eksistensi media arus utama. Keterbatasan finansial membuat banyak media kesulitan mempertahankan jaringan koresponden di daerah.

“Kalau media sosial dilengkapi verifikasi, konfirmasi, dan kode etik, maka media mainstream akan semakin terdesak,” ujarnya.

Anggota Dewan Pakar PWI Pusat Wahyu Muryadi mengungkapkan bahwa tekanan dari platform digital telah menyebabkan sejumlah media tutup. Meski intervensi negara dapat menjadi salah satu solusi, ia mengingatkan adanya potensi risiko terhadap independensi pers.

Pandangan lain disampaikan Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat Agus Sudibyo, yang menilai dominasi algoritma platform digital sebagai ancaman nyata bagi ekosistem jurnalistik. Ia menyebut hingga kini penyelesaian regulasi publisher rights masih belum menemukan titik terang.

Namun demikian, Ketua Dewan Pakar PWI Pusat Dhimam Abror mengajak insan pers untuk tidak terjebak dalam pesimisme berlebihan. Menurutnya, sejarah media menunjukkan bahwa determinisme teknologi tidak selalu berujung pada kehancuran.

Pendapat senada disampaikan anggota Dewan Pakar PWI Effendi Gazali dan budayawan Sujiwo Tejo. Keduanya menilai kehadiran teknologi, termasuk AI dan algoritma, justru berpotensi menciptakan keseimbangan baru dalam industri media.

Menutup diskusi, Akbar Faisal menegaskan bahwa profesi wartawan tengah berada di persimpangan besar. Oleh karena itu, organisasi profesi seperti PWI diharapkan berperan aktif sebagai fasilitator peningkatan kapasitas dan profesionalisme wartawan.

Munir kembali menegaskan komitmen PWI untuk terus menjaga standar etika, memperkuat kompetensi insan pers, serta mendorong praktik jurnalisme yang bertanggung jawab.

“Pers Indonesia harus menjadi pilar demokrasi sekaligus pilar kemanusiaan. Hadir saat bencana, setia mengawal pemulihan, dan konsisten menyalakan harapan bagi bangsa dan negara,” pungkasnya.[]

Mi’raj News Agency (MINA)