Tel Aviv, MINA – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengajukan rancangan undang-undang untuk mengecualikan mahasiswa agama dari wajib militer dalam upaya melindungi koalisinya yang rapuh, menurut laporan Channel 12 Israel.
Netanyahu dilaporkan telah menginstruksikan sekutunya untuk melanjutkan pengesahan rancangan undang-undang pengecualian militer dalam beberapa pekan mendatang. Demikian dikuip dari Almayadeen, Jumat (7/11).
Tujuan utamanya adalah menjaga pemerintahan koalisi saat ini hingga setidaknya September 2026, di tengah meningkatnya perselisihan internal antara faksi-faksi politik dan agama.
Terlepas dari desakan Netanyahu, sumber-sumber politik di dalam entitas pendudukan menyatakan bahwa oposisi yang meluas, baik dari kalangan militer maupun partai politik sekuler, dapat menekannya untuk menunda atau mengubah RUU tersebut.
Baca Juga: Militer Sudan Tolak Usulan Gencatan Senjata AS
RUU yang diusulkan telah memicu kritik publik, terutama dari mereka yang berpendapat RUU tersebut memperdalam ketidaksetaraan dalam kebijakan wajib militer dan melemahkan konsep kewajiban nasional bersama.
RUU ini secara luas dipandang sebagai konsesi bagi partai-partai agama dalam koalisi yang telah lama menuntut pengecualian militer bagi pelajar yeshiva.
Partai-partai ini menganggap dinas militer tidak sesuai dengan studi agama, sementara pihak yang kontra memandang langkah tersebut bermotif politik dan tidak adil.
Para kritikus memperingatkan bahwa RUU tersebut akan semakin mengikis prinsip pembagian beban yang setara dalam wajib militer, memicu kebencian di dalam sisa masyarakat Israel yang terpecah belah. []
Baca Juga: Mamdani Siap Berdialog dengan Trump, Asalkan Tak Rugikan Warga
Mi’raj News Agency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur