KOKAM dan GNPF Kawal Proses Hukum Dugaan Penistaan Agama Ahok

Jakarta, 8 Safar 1438/8 November 2016 (MINA) – Salah satu pengurus Pemuda PP Muhammadiyah, Mashuri mengatakan, para pemuda Muhammadiyah membuntuk Komando Aliansi Kawal Almaidah (KOKAM) dan akan bergabung bersama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI untuk mengawal proses hukum dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok).

“Kami akan kawal betul, kami tidak mau masalah ini kemudian dipolitisir dan tidak berlaku adil,” ujar Mashuri di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Selasa (8/11).

“Kami tidak mau umat Islam disalahkan, seakan-akan yang ikut aksi damai 4 November itu semuanya aliran keras. Itu tidak benar,” tegasnya.

Menurut Mashuri, isu pendanaan demo itu tidak benar, “Semua umat Islam yang ikut aksi kemarin clear kok, tidak benar bahwa demo itu didanai. Siapa yang mau mendanai pendemo jutaan orang.”

Baca Juga: MUI Tekankan Operasi Kelamin Tidak Mengubah Status Gender dalam Agama

Selain itu ia juga mengatakan, sah-sah saja Presiden Indonesia mengunjungi PBNU dan PP Muhammadiyah, namun disayangkan Presiden Jokowi belum menemui GNPF.

“Harusnya Presiden Indonesia mendatangi para ustad, ulama dan habi yang ada di GNPF. Karena NU dan Muhammadiyah tidak cukup mewakili umat Islam. Karena umat Islam itu banyak elemen dan komponennya,” tuturnya. (L/P006/R02)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Prof. El-Awaisi Serukan Akademisi Indonesia Susun Strategi Pembebasan Masjidil Aqsa