KOMISI X MINTA KEMENPORA TINJAU ULANG BIAYA ASIAN GAMES 2018

(Foto: dpr ri)

Jakarta, 9 Dzulhijjah 1436/23 September 2015 (MINA) – Komisi X DP RI meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk mengkaji ulang anggaran untuk pembayaran penyelenggaraan Asian Games 2018 kepada Dewan Olimpade Asia (OCA).

“Kami berharap Kemenpora dapat meninjau ulang anggaran untuk penyelenggaraan Asian Games ini. Karena dana yang kita dapatkan dalam bentuk rupiah ini, harus kita tukar ke mata uang dolar AS. Apalagi, anggaran Kemenpora tahun depan, sedikit menurun dibanding tahun 2015,” kata Wakil Ketua Komisi X, Ridwan Hisjam, usai RDP dengan jajaran Eselon I Kemenpora, di Gedung Nusantara I, Selasa (22/09), demikian siaran pers DPR RI yang diterima Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Sebagaimana diketahui, untuk menyelenggarakan Asian Games, Indonesia harus membayar uang jaminan pelaksanaan Asian Games 2018 kepada OCA. Dana jaminan Asian Games 2018 ditetapkan senilai 2 juta dolar AS atau setara dengan Rp 28 miliar.

Dana itu akan diserahkan ke OCA sebagai badan penyelenggara olahraga internasional di kawasan Asia. Ketersedian anggaran itu, merupakan tanggung jawab Kemenpora sebagai tuan rumah dan penanggung jawab pelaksanaan gelaran olahraga negara-negara Asia itu. Namun, anggaran tersebut dimaksudkan sebagai dana antisipasi jika gelaran Asian Games itu gagal.

Menurut kontrak, kegagalan tersebut bisa lantaran bencana alam atau pun kegagalan akibat dampak politik. Akan tetapi, jika pelaksanaan Asian Games itu berjalan tanpa hambatan, anggaran tersebut akan dikembalikan ke tuan rumah.

Selain bertanggung jawab untuk menyetorkan dana darurat, Kemenpora juga diwajibkan mengeluarkan anggaran promosi Asian Games senilai 15 juta dolar. Dana tersebut, untuk biaya promosi hajatan dengan cara standar internasional. Selain itu, Kemenpora juga ditetapkan untuk menyediakan dana senilai 30 juta dolar untuk biaya penyiaran ke seluruh peserta Asian Games.

Sementara di dalam negeri, anggaran penyelenggaran Asian Games ini akan dialoasikan dalam empat termin mulai dari 2015 hingga 2018 mendatang. Detailnya, untuk 2015, Kemenpora mengusulkan anggaran sebesar Rp 878 miliar, lalu di 2016 usulan yang akan diajukan adalah Rp 1,5 triliun. Di 2017 adalah Rp 1,8 triliun dan puncaknya di 2018 dengan total anggaran terbesar yakni Rp 3,4 triliun.

Hisjam menilai, anggaran itu cukup besar, terutama pada kondisi perekonnomian Indonesia yang sedang menurun saat ini. Ia sempat berujar, jika memang penyelenggaran Asian Games 2018 justru malah memberatkan Pemerintah, lebih baik tidak usah dibayar. Dengan arti, Indonesia tidak perlu menjadi tuan rumah Asian Games.

“Dari awal, kita sudah menyiapkan dana pendamping, itu wajar. Tapi jangan sampai memberatkan. Kalau dana pendamping sekitar Rp 100 miliar masih cukup wajar, dengan asumsi kita akan mendapatkan profit beberapa triliun dari pelaksanaan Asian Games ini,” harap Hisjam.

Politikus F-PG ini sempat khawatir, jika kondisi ekonomi di tahun mendatang semakin tidak mendukung, dan tidak memungkinkan pembangunan venue yang direncanakan, mungkin Indonesia tidak memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Asian Games.

“Ini menjadi salah satu pertimbangan Komisi X DPR kenapa meminta Pemerintah perlu meninjau kembali anggaran untuk Asian Games ini,” imbuh Hisjam.

Politikus asal dapil Jawa Timur ini juga berharap, Pemerintah harus berorientasi pada profit atau keuntungan. Karena nanti akan banyak tamu dari luar negeri.

“Jadi selain negara kita semakin dikenal oleh dunia, pariwisata Indonesia juga semakin dikenal oleh tamu dari luar negeri. Maka kita akan mendapatkan keuntungan. Sehingga penyelenggaraan Sea Games ini, sebaiknya diberikan kepada tokoh olahraga yang mengerti entrepreneur, sehingga nantinya mendapatkan untung, bukan malah terbebani dengan besaran APBN kita,” saran Hisjam. (T/P011/P4)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)