Komisi V Perjuangkan Penambahan Anggaran BMKG dan Basarnas

Jakarta, MINA – Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis mengatakan, seluruh fraksi di Komisi V DPR RI tetap akan memperjuangkan usulan penambahan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) di Badan Anggaran DPR RI.

Menurutnya, besaran alokasi anggaran kedua badan tersebut erat kaitannya dengan penguatan mitigasi bencana dan early-warning system.

Demikian diungkapkan Fary usai Rapat Kerja dengan seluruh mitra Komisi V DPR RI terkait pengesahan hasil pembahasan program dan alokasi anggaran kementerian/lembaga dalam RAPBN Tahun Anggaran 2019, yang dilanjutkan pembacaan pandangan mini fraksi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10) malam.

“Dalam pandangan mini fraksi, sembilan fraksi menyetujui penyesuaian anggaran  RKA-K/L TA 2019 sesuai hasil pembahasan Banggar DPR RI bersama pemerintah, dengan catatan ada penambahan alokasi anggaran untuk BMKG dan Basarnas,” ujar Fary.

Baca Juga: Transaksi Judi Online di Indonesia Mencapai Rp900 Triliun! Pemerintah Siap Perangi dengan Semua Kekuatan

“Terkecuali, Fraksi Partai Gerinda yang tegas menolak anggaran yang diberikan pemerintah, sebab dinilai tidak sesuai dengan fungsi kedua badan yang menyangkut keselamatan nyawa masyarakat,” sambungnya.

Dikutip dari rilis DPR, Fary menambahkan, penambahan alokasi anggaran akan mempengaruhi kinerja kedua badan tersebut, terutama kalibrasi peralatan instrumen BMKG untuk mendapatkan informasi akurat terkait iklim dan cuaca. Senilai Rp 2,6 triliun tapi hanya dipenuhi Rp 1,7 triliun. Sementara, pada tahun 2019, pemerintah hanya mengalokasikan Rp 1,7 triliun.

“Sama juga tidak ada penambahan sama sekali, sementara kalau kita lihat gempa yang terjadi di Sulawesi Tengah dan Lombok ada terobosan terkait dengan mitigasi bencana dan juga perbaikan terhadap peralatan yang ditemukan tidak berfungsi,” jelasnya.

“BMKG menyampaikan bahwa sudah presentasi di Menteri Keuangan, tetapi memang tidak ada tanggapan dari pemerintah, jadi memang dalam kondisi seperti ini DPR harus memberikan dukungan politis,” pungkas Fary. (R/R05/P1)

Baca Juga: Sertifikasi Halal untuk Lindungi UMK dari Persaingan dengan Produk Luar

Mi’raj News Agency (MINA)