Komisi XI Minta Bappenas Tidak Tergesa Pindah Ibu Kota

Jakarta, MINA – Rencana Pemerintah melakukan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, menjadi salah satu agenda besar pemerintahan periode ini yang mendapat perhatian dari berbagai pihak.

Terkait ini, Komisi XI Dewan Rerwakilan Rakyat (DPR) saat rapat kerja bersama jajaran Kementerian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas meminta untuk tidak tergesa-gesa melakukan pemindahan IKN di tengah kondisi perekonomian dunia yang terus melemah.

“Jangan tergesa-gesa dan terburu-buru. Persoalannya adalah apakah timing-nya tepat. Ini kan diupayakan pemindahan awal itu bisa dilakukan pada 2024, dengan eksekutif terlebih dulu. Saya kira dalam prediksi saya, harusnya masih 10 atau 20 tahun lagi, mungkin akan tepat ya, karena mungkin saat itu situasi keuangan negeri kita akan lebih membaik,” kata Didi di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (6/11).

Berdasarkan data Bappenas, penyusunan dan penyelesaian kajian pemindahan ibu kota negara telah dilakukan secara intensif sejak tahun 2017 lalu.

Baca Juga: Tausiyah Kebangsaan, Prof Miftah Faridh: Al-Qur’an Hadits Kunci Hadapi Segala Fitnah Akhir Zaman

Hasilnya, penetapan calon ibu kota negara baru ditetapkan, bahkan Badan Otoritas Pemindahan Ibu Kota akan segera dibentuk. Dari segi pertahanan dan keamanan, lanjut politisi Fraksi Partai Demokrat ini, jika ibu kota dipindahkan, berarti harus membangun pangkalan-pangkalan militer di sekitar Kaltim.

Padahal Jakarta sudah dikonsep luar biasa dari sisi pertahanan yang pangkalan militernya ada di Bandung, Madiun, Palembang, sehingga relatif lebih aman.

“Belum lagi permasalahan baru dimana terdapat tanah-tanah, yang mungkin milik konglomerat-konglomerat, sehingga apakah itu akan dengan mudah memberikan kompensasi. Jadi harus dipikirkan juga, apakah aset-aset di Jakarta harus ditukar guling. Kompleks sekali, saya kira,” ujarnya.

Potensi anggaran yang akan dihabiskan untuk tahap memindahkan pemerintahan menghabiskan anggaran yang cukup besar.

Baca Juga: Pembukaan Silaknas ICMI, Prof Arif Satria: Kita Berfokus pada Ketahanan Pangan

“Apalagi kalau kita dengar, untuk anggaran awal saja diperlukan kurang lebih 400 triliun rupiah, dan kami pernah mengkaji kalau pemindahan sempurna itu akan ribuan triliun,” tambahnya. (R/R10/B05)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Menteri Yusril Sebut ada Tiga Negara Minta Transfer Napi