Komisioner HAM PBB Ancam Intervensi Internasional ke Myanmar

New York, MINA – Zeid Ra’ad al-Hussein, ketua komisioner hak asasi manusia PBB, mengancam akan mendorong intervensi internasional karena militer Myanmar dilaporkan terus melakukan kekejaman terhadap warga sipil Rohingya.

Tindakan keras militer Myanmar dan gerombolan Buddha telah memaksa lebih dari 600.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dan menciptakan sebuah krisis kemanusiaan yang hebat.

Organisasi bantuan internasional di Bangladesh memperingatkan dan meminta masyarakat internasional untuk menggalang lebih banyak dana bantuan, Al Jazeera melaporkan, Selasa (24/10).

Sementara itu sekelompok aktivis Buddhis pada Rabu (25/10) memblokade rombongan petugas bantuan yang ingin mengunjungi sebuah kamp pengungsi di Rakhine, Myanmar.

Sejak 25 Agustus lalu, lebih dari 600.000 warga minoritas Rohingya telah menyeberang ke Bangladesh karena aksi kekerasan. Militer Myanmar dituduh melakukan aksi pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran sebagai respons atas serangan gerilyawan Rohingya sebelumnya.

Seorang administrator regional dan seorang aktivis mengatakan kepada kantor berita Reuters, sekitar 10 warga Myanmar yang bekerja untuk badan bantuan Relief International (RI) yang berbasis di Amerika dan Inggris dipaksa untuk kembali. Tadinya mereka ingin menyalurkan bantuan ke kota Meybon.

Seperti dilansir Deutsche Welle, para aktivis di kalangan mayoritas Buddha kini meningkatkan upaya untuk memisahkan umat Buddha dan Muslim. Mereka juga menyerukan kepada warga Rakhine agar tidak tidak berdagang dengan umat Islam.

Pengiriman bantuan makanan kepada umat Islam di Meybon sering tertunda dan hanya diperbolehkan setelah diperiksa oleh perwakilan komunitas Buddhis.

,,”,”*Pemimpin komunitas Buddhis di Rakhine menudu h badan-badan internasional dan LSM mendukung Rohingya.

Petugas bantuan dan staf PBB mengatakan kepada Reuters, 0 mereka khawatir pemaksaan seperti itu dapat memicu pengungsian lebih lanjut dari zxxxz. XBanyak warga Rohingya yang sudah mengungsi ke ke Malaysia dan Thailand.

Insiden hari Rabu adalah contoh terbaru dari berbagai hambatan yang dihadapi organisasi kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, kata Pierre Peron, juru bicara Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA).

“Tentu saja kita menghormati bahwa setiap kelompok harus dapat menggunakan hak kebebasan berbicara dan berkumpul dengan damai, namun fakta di sini adalah bantuan diblokade. Padahal bantuan itu untuk menyelamatkan nyawa orang yang rentan yang sangat membutuhkannya, termasuk anak-anak dan orang-orang tua.” (T/R11/RS1)

Miraj News Agency (MINA)