Komite Olimpiade Internasional Tetap Minta Indonesia Terbitkan Visa untuk Atlet Israel

Lausanne, MINA – Komite Olimpiade Internasional (IOC) akhirnya angkat bicara mengenai penolakan visa terhadap atlet senam Israel oleh Indonesia menjelang Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada 19–25 Oktober mendatang. Lembaga itu tetap meminta Indonesia menerbitkan visa untuk atlet Israel.

“Prinsip IOC sangat jelas: semua atlet yang sah, tim, dan ofisial olahraga harus dapat berpartisipasi dalam ajang internasional tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun dari negara tuan rumah, sesuai dengan Piagam Olimpiade dan prinsip fundamental non-diskriminasi, otonomi, serta netralitas politik,” demikian keterangan IOC di laman resminya, Jumat (16/10).

IOC menyatakan, tanggung jawab memastikan prinsip tersebut sepenuhnya dihormati berada di tangan negara tuan rumah, panitia penyelenggara, serta organisasi olahraga terkait. Karena itu, IOC meminta jaminan dari pihak berwenang Indonesia agar asas tersebut dipatuhi secara penuh.

Sejak awal munculnya persoalan visa ini, IOC mengaku telah berkomunikasi intensif dengan Federasi Senam Internasional (FIG), anggota IOC di Indonesia, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), serta pemerintah Indonesia. Namun hingga kini, belum ditemukan solusi yang dapat mengakomodasi semua pihak.

“IOC sangat menyesalkan situasi ini, terutama setelah langkah maju yang luar biasa pada KTT Perdamaian di Mesir yang juga dihadiri Presiden Indonesia,” tulis lembaga itu.

Komite Eksekutif IOC berencana membahas secara khusus kasus Indonesia dalam rapat berikutnya. IOC menegaskan bahwa dunia olahraga seharusnya tetap menjadi ruang aman bagi para atlet untuk mewujudkan impian mereka, dan tidak seharusnya menjadi korban dari keputusan politik negara.

Penolakan terhadap partisipasi atlet Israel dalam berbagai ajang olahraga internasional bukan hal baru. Sejumlah negara dan komunitas olahraga dunia menilai bahwa keikutsertaan Israel di panggung global tidak sejalan dengan semangat perdamaian dan nilai kemanusiaan yang dijunjung dalam dunia olahraga.

Hal ini dilatarbelakangi oleh tindakan militer Israel di Jalur Gaza dan Tepi Barat yang telah menimbulkan ribuan korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak. Serangan udara yang berulang, blokade berkepanjangan, serta penghancuran infrastruktur sipil telah memicu kecaman luas dari komunitas internasional.

Sejumlah organisasi kemanusiaan, termasuk lembaga PBB, telah berulang kali menuding Israel melakukan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kondisi tersebut membuat banyak pihak menilai tidak pantas bagi atlet Israel untuk tampil membawa bendera negara yang sedang menjalankan kebijakan represif terhadap warga sipil Palestina.

Bagi sebagian negara, termasuk Indonesia yang memiliki komitmen kuat terhadap kemerdekaan Palestina, penolakan terhadap delegasi Israel di ajang olahraga dianggap sebagai bentuk konsistensi dalam menegakkan keadilan dan solidaritas kemanusiaan.

Gerakan boikot terhadap Israel di dunia olahraga juga menjadi bagian dari kampanye global Boycott, Divestment and Sanctions (BDS), yang menyerukan tekanan damai terhadap Israel agar menghentikan penjajahan, menghormati hak asasi manusia, dan mematuhi hukum internasional. []

Mi’raj News Agency (MINA)