Krisis Anggaran AS Picu Kekacauan Penerbangan, Ribuan Jadwal Tertunda

Washington, MINA – Kekurangan staf pengendali lalu lintas udara akibat penutupan pemerintahan Amerika Serikat menyebabkan penundaan besar di sejumlah bandara utama pada Senin (6/10), menurut laporan Administrasi Penerbangan Federal (FAA).

Menteri Transportasi Sean Duffy mengatakan jumlah pengendali lalu lintas udara yang melapor sakit meningkat tajam sejak dimulainya penutupan pemerintahan pekan lalu.

“Beberapa wilayah kehilangan hingga 50 persen stafnya,” ujar Duffy dalam konferensi pers bersama Presiden Serikat Pengendali Lalu Lintas Udara Nasional di Bandara Internasional Newark Liberty.

Sekitar 13.000 pengendali lalu lintas udara dan 50.000 petugas Administrasi Keamanan Transportasi (TSA) tetap diwajibkan bekerja tanpa menerima gaji. Mereka diperkirakan akan melewatkan pembayaran pertama pada 14 Oktober mendatang.

Baca Juga: Spanyol Selidiki Produsen Baja Sidenor Terkait Penjualan Produk ke Israel

Duffy memperingatkan, jika tren peningkatan pegawai sakit terus berlanjut, arus lalu lintas udara terpaksa dikurangi untuk menjaga keselamatan penerbangan.

“Banyak pengendali mulai khawatir dengan kondisi finansial mereka. Beberapa bertanya apakah mereka harus mencari pekerjaan tambahan, seperti mengemudi Uber, sementara pekerjaan ini saja sudah sangat melelahkan,” ujarnya.

FAA melaporkan lebih dari 4.000 penerbangan mengalami penundaan di seluruh negeri pada hari Senin. Data dari situs pemantau penerbangan FlightAware menunjukkan 29 persen penerbangan di Denver, 19 persen di Newark, dan 15 persen di Las Vegas mengalami keterlambatan.

Penutupan pemerintahan yang telah berlangsung sejak 1 Oktober itu memperburuk situasi di sektor transportasi yang kini menjadi pusat perdebatan politik antara Presiden Donald Trump dan Partai Demokrat.

Baca Juga: Putin Umumkan Keberhasilan Uji Coba Rudal Nuklir Burevestnik, Pakar Peringatkan Bahaya

Trump memotong lebih dari 28 miliar dolar AS (setara Rp463 triliun) dari dana bantuan transportasi, termasuk untuk proyek kereta bawah tanah, terowongan, transportasi massal, serta program iklim di negara bagian yang dikuasai Partai Demokrat.

Kebijakan itu menuai kritik karena dianggap memperlebar kesenjangan layanan publik antara negara bagian. Seiring krisis anggaran yang belum menemukan jalan keluar, tekanan terhadap sektor transportasi dan keselamatan penerbangan diperkirakan akan terus meningkat. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Presiden Terpilih Irlandia Sebut Israel Negara Teroris