Niamey, MINA – Junta (militer) Niger mengatakan dalam pernyataan yang disiarkan televisi pada Kamis malam (3/8) bahwa pihaknya “memutuskan untuk membatalkan perjanjian kerja sama di bidang keamanan dan pertahanan” dengan Prancis.
Antara 1.000 hingga 1.500 tentara Prancis saat ini ditempatkan di Niger, yang telah menjadi tempat persiapan penting dalam perang melawan militan Islam yang berafiliasi dengan “Islamic State (ISIS)” dan al-Qaeda. DW melaporkan.
Setelah Prancis menarik diri dari Mali dan Burkina Faso menyusul kudeta militer di kedua negara, pemerintah Presiden Niger terguling Mohamed Bazoum adalah salah satu sekutu strategis terakhir Prancis di wilayah Sahel yang bergolak.
Saat ini tidak jelas kapan pasukan Prancis akan mulai ditarik dari Niger. Staf Umum Prancis di Paris mengatakan kepada surat kabar Le Monde bahwa mereka tidak mengakui otoritas lain selain Bazoum.
Baca Juga: Putin Punya Kebijakan Baru, Hapus Utang Warganya yang Ikut Perang
Sejak kudeta yang dipimpin Jenderal Abdourahamane Tchiani pada 26 Juli, operasi kontraterorisme yang dilakukan oleh Prancis, yang berada di bawah komando Staf Umum Niger, telah ditangguhkan.
Sebelumnya pada hari Kamis, junta militer dilaporkan juga memblokir penyiar berita internasional Prancis France 24 dan Radio France Internationale.
Seorang pejabat senior Niger mengatakan, penyiaran itu diblokir “atas instruksi otoritas militer yang baru.”
Tidak berapa lama, Kementerian Luar Negeri Prancis mengutuk langkah tersebut.
Baca Juga: Jadi Buronan ICC, Kanada Siap Tangkap Netanyahu dan Gallant
“Prancis menegaskan kembali keterlibatan dan tekadnya yang terus-menerus dalam mendukung kebebasan berekspresi, pers, dan perlindungan jurnalis,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Tindakan keras junta terhadap media yang didanai pemerintah Prancis terjadi saat protes pro-kudeta berlanjut.
Ribuan orang berkumpul di Niamey pada hari yang juga merupakan Hari Kemerdekaan Niger. Orang-orang memegang poster anti-Prancis dan mengibarkan bendera Rusia. (T/RI-1/P2)
Baca Juga: Rusia Serang Ukraina Pakai Rudal Korea Utara
Mi’raj News Agency (MINA)