Uni Eropa Serukan De-eskalasi di Sudan Pasca RSF Rebut El-Fasher

Brussel, MINA – Uni Eropa dan beberapa negara Eropa pada Rabu (29/10) mendesak de-eskalasi di Sudan setelah Pasukan Dukungan Cepat (RSF) merebut El-Fasher, ibu kota wilayah Darfur.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, dan Komisaris Hadja Lahbib, mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama bahwa penargetan warga sipil berdasarkan etnis merupakan kebrutalan. Anadolu melaporkan.

Blok tersebut menegaskan kembali dukungannya terhadap upaya bantuan dan inisiatif diplomatik untuk mengamankan gencatan senjata permanen, menekankan bahwa mereka tetap berhubungan dengan kedua belah pihak dan mitra internasional untuk memfasilitasi kembalinya negosiasi.

Uni Eropa juga menggarisbawahi dukungannya terhadap upaya internasional, untuk memastikan akuntabilitas atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Prancis mengutuk eskalasi pertempuran di El-Fasher, memperingatkan krisis kemanusiaan yang semakin memburuk, yang telah mencengkeram kota tersebut selama hampir 18 bulan.

Kementerian Luar Negeri mengutuk keras perpanjangan dan intensifikasi serangan oleh RSF sejak 26 Oktober dan menyuarakan keprihatinan mendalam atas laporan kekejaman, termasuk eksekusi singkat di El-Fasher dan Bara.

Paris mendesak RSF untuk memastikan perlindungan warga sipil dan pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, menyerukan kedua belah pihak untuk segera terlibat dalam negosiasi langsung guna mencapai gencatan senjata.

Kementerian Luar Negeri Lituania menulis di platform media sosial X bahwa warga sipil di El-Fasher terjebak di tengah kekerasan dan bantuan yang diblokir. Kementerian menyerukan penghentian segera serangan, dibukanya akses kemanusiaan yang aman, dan akuntabilitas atas kekejaman massal.

Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen menggambarkan situasi tersebut tak tertahankan, menekankan bahwa RSF harus melindungi warga sipil dan mengizinkan akses kemanusiaan segera dan tanpa hambatan.

Otoritas Sudan dan organisasi internasional menuduh RSF melakukan pembantaian dan pelanggaran kemanusiaan di El-Fasher, termasuk “eksekusi singkat”, penangkapan sewenang-wenang, dan pemindahan warga sipil selama serangannya di kota tersebut.

Sebelumnya pada Selasa, PBB meminta RSF untuk menyediakan “koridor aman” bagi warga sipil untuk meninggalkan El-Fasher, sementara pasukan gabungan gerakan bersenjata yang mendukung tentara Sudan menuduh RSF membunuh 2.000 warga sipil di kota tersebut pada 26-27 Oktober.

RSF membantah tuduhan tersebut, dengan mengatakan mereka “membersihkan El-Fasher dari sisa-sisa tentara dan pasukan sekutu yang berusaha melarikan diri dari kota.”

Sejak 15 April 2023, tentara dan RSF terlibat dalam perang yang gagal diakhiri oleh berbagai mediasi regional dan internasional. Konflik tersebut telah menewaskan ribuan orang dan membuat lebih dari 15 juta orang mengungsi. []

Mi’raj News Agency (MINA)