Jakarta, MINA – Presiden Joko Widodo berharap pada Januari 2020 nanti pelaksanaan mandatori biodiesel sudah bisa berpindah dari B20 (Biodiesel 20) menjadi B30, selanjutnya pada akhir 2020 sudah meloncat lagi ke B20.
Keinginan Presiden ini disampaikan saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Evaluasi Pelaksanaan Mandatori Biodiesel, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/8) sore.
“Kita pengen lebih cepat, dan mulai dari B20 ini pengen mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan juga yang paling penting kita ingin mengurangi impor minyak kita,” kata Presiden Jokowi, seperti dikutip dari Setkab.
Kalkulasinya jika konsisten menerapkan B20 ini, lanjut Presiden, maka bisa menghemat kurang lebih 5,5 miliar dollar AS per tahun.
Baca Juga: Hadiri Indonesia-Brazil Business Forum, Prabowo Bahas Kerjasama Ekonomi
Angka yang dinilainya besar sekali dan yang tidak kalah pentingnya penerapan B20 juga akan menciptakan permintaan domestik pada CPO yang sangat besar.
“Yang kita harapkan menimbulkan peluag terhadap 17 juta petani, pekebun dan pekerja yang ada di kelapa sawit,” ujarnya.
Menurut Presiden, tekanan terhadap kelapa sawit Indonesia betul-betul perlu diantisipasi dari dalam negeri sehingga memiliki sebuah bargaining position yang baik, baik terhadap Uni Eropa maupun negara-negara lain yang mencoba untuk membuat bargaining position Indonesia lemah.
Terkait kabar bahwa CPO ini juga bisa dibuat avtur, Presiden Jokowi minta agar hal ini ditekuni lagi lebih dalam, sehingga kalau bisa mengurangi impor avtur, defisit neraca perdagangan, defisit neraca transaksi berjalan akan semakin baik.
Baca Juga: Rupiah Berpotensi Melemah Efek Konflik di Timur Tengah
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan akan mencek langsung urusan yang berkaitan dengan penggunaan B20 ini, termasuk nanti kalau meloncat ke B30.
“Saya enggak tahu apakah saya akan gunakan BPKP atau bisa saja saya akan gunakan Price Waterhouse (Price Waterhouse & Coppers, red) dan lembaga yang lain untuk memastikan bahwa ini betul-betul berjalan,” ucap Presiden.
Ia mengingatkan, kondisi CPO Indonesia tertekan oleh permintaan dunia sehingga semuanya harus punya komitmen yang sama, punya keinginan yang sama, bahwa pasar domestik bisa mengatasi problem yang ada.
Presiden mengatakan, juga akan meminta laporan dari Pertamina terkait dengan pemanfaatan CPO melalui coldprocessing untuk memproduksi green diesel, greengasoline di kilang-kilang minyak milik PT Pertamina.
Baca Juga: Komite Perlindungan Jurnalis Kutuk Israel atas Tebunuhnya Tiga Wartawan di Lebanon
“Saya kira kita tahu selain di Pertamina, pabrik-pabrik kelapa sawit juga perlu didorong untuk membangun stand-alone green fuel. Ini penting, semua untuk mempercepat perkembangan industri green refinery kita,” tegasnya. (T/Sj/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: OJK Dorong Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah untuk Santri di Kalteng