Kurangi Kemiskinan, Mensos Perluas Program Keluarga Harapan

(Foto:MINA/Aliya)

Jakarta, 30 Jumadil Awwal 1438/ 28 Februari 2017 (MINA) – Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa terus memperluas cakupan Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh wilayah Indonesia untuk mengurangi kesenjangan kemiskinan rakyat.

“Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup bagi keluarga yang selama ini kurang mampu dari sisi ekonomi,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mencapai 12 juta keluarga, bersama ini, pemerintah juga terus memperbaiki data-data untuk mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang efektif dan berkualitas.

“Untuk itu para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari PKH tidak hanya menerima bantuan sosial melainkan akan ada pendampingan. Pendampingan itu, untuk mempekerjakan Sumber Daya Manusia (SDM), harapannya 5 tahun kedepan mereka sudah bisa mandiri,” paparnya.

Terkait hal ini, Kemensos sudah memiliki 23.425 pendamping yang tersebar di 512 Kabupaten atau kota dari total 514 kabupaten di seluruh Indonesia, untuk melakukan pendampingan KPM dari PKH disetiap kecamatan, namun masih ada dua Kabupaten/kota di Provinsi Papua yang belum menjadi pelaksana PKH yaitu, Kabupaten Waropen dan Puncak.

“Agar bisa fokus, pendamping-pendamping yang tersebar ini, tidak boleh melakukan pendampingan di luar satu kecamatan,‎” tegas Khofifah.

Ia menjelaskan, PKH ini bertujuan mengurangi beban pengeluaran dan peningkatan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan. PHK memberikan transfer sosial bagi orang miskin dan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan memberikan intensif kepada keluarga miskin untuk berinvestasi dalam modal SDM untuk anak-anak mereka.

Ia menambahkan, untuk menindaklanjut semua program penanganan kemiskinan perlu disinergikan agar out-come-nya memberikan dampak luas yang efektif dan efisien.

“Pendamping dan masyarakat yang didampingi perlu diberdayakan agar menjadi pelaku program keuangan inklusif dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan mereka.” tambahnya.

Mensos pun mengutip kata Gandhi “Fakir miskin yang terlahir miskin tetap tak pantas hidup miskin, karena hidup dapat berubah dengan usaha”.

“Untuk itu dengan PHK ini, yang miskin diberikan peluang untuk berharap,” katanya.

Pemerintah menjalankan Bantuan Sosial (Bansos) seperti PKH dan beras sejahtera (rastra) untuk mempersempit kesenjangan ekonomi rakyat miskin. Pada 2017 pemerintah menargetkan sebanyak 3.000 elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) Kube-PKH bisa terbentuk, sehingga bisa memberikan layanan kesehatan dalam bentuk Kartu Indonesia Sehat (KIS), E-Waroeng, E-Wallet yang semuanya diberikan KPM.

E-warong merupakan tempat untuk melakukan penyaluran bansos maupun bantuan pangan secara digital. Peserta PKH atau penerima rastra cukup menggesek Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk pencairan bantuan PKH atau pembayaran bantuan pangan.

Rembuk Republik yang digelar Republika bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Dompet Dhuafa bertajuk ‘Solusi Atas Masalah Ketimpangan Sosial dan Ekonomi’ di Museum Bank Indonesia, pada Selasa (28/2), tujuannya untuk mencari solusi ketimpangan ekonomi yang terus terjadi di Indonesia.

Dalam acara ini menghadirkan pembicara seperti Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa, Pemimpin redaksi Republika Irfan Junaidi, Direktur Eksekutif Departenen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Iindonesia (BI) Eni V Panggabean, General Manager Corporate Secretary Dompet Dhuafa Muhammad Sabeth Abilawa, dan Ekonom UI Lana Soelistianingsih.

”Rembuk Republik ini akan mencoba mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah atau benar akan persoalan kesenjangan ekonomi ini,” kata Pemimpin Redaksi Republika, Irfan Junaidi saat membuka acara tersebut.

Irfan menegaskan, acara ini membahas hal -hal yang sifatnya solutif untuk menyelesaikan persoalan kesenjangan yang ada. Karena tidak adil jika persoalan bangsa hanya diserahkan kepada pemerintah.

“Hasil dari Rembuk ini nantinya akan dikumpulkan dan diorganisasir, lalu dipublikasikan kepada publik dan diserahkan kepada media. Rencananya kita mengelar satu bulan sekali minimal, tujuannya untuk memberikan solusi bagi bangsa ini,” ujarnya.(LlR10/P02)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)