Kurdi Suriah Deklarasikan Wilayah Otonomi Rojava

ROJAVA.jpg" alt="Peta wilayah otonomi Rojava versi Kurdi. (Gambar: Nbunewsscripts.blogspot.com)" width="640" height="338" /> Peta wilayah otonomi Rojava versi Kurdi. (Gambar: Nbunewsscripts.blogspot.com)

Hassakah, 9 Jumadil Akhir 1437/18 Maret 2016 (MINA) – Kelompok Kurdi Suriah, Partai Persatuan Demokrasi (PYD) dan beberapa kelompok sekutunya mendeklarasikan sebuah federasi otonom di bagian utara Suriah yang bernama Rojava.

Pejabat PYD mengklaim bahwa otonomi daerah Kurdi dikendalikan pada Kamis (17/3) setelah dua hari pertemuan dengan delegasi dari komunitas yang berbeda di wilayah tersebut.

Kelompok Kurdi Suriah itu mengatakan, federalisme adalah masa depan bagi Suriah.

Perwakilan dari masyarakat Kurdi, Arab, Asyur dan kelompok etnis lainnya bertemu di kota Rmeilan, Provinsi Hassakah, membahas tiga daerah kantong otonomi Kurdi yang dipimpin di bawah payung sistem federal.

Baca Juga: Dua Tentara Cadangan Israel Ditangkap Atas Dugaan ‘Mata-Mata Iran’

Ketiga daerah kantong itu adalah Jazira, Ayn Al-Arab, dan Afrin.

Taj Kurdi, Juru Bicara Pasukan Demokratik Suriah, salah satu kelompok yang terlibat perundingan, mengatakan kepada Al-Jazeera yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), langkah tersebut dibuat setelah banyak usaha bersama Kurdi.

“Orang-orang Kurdi telah ditolak dan dibungkam dalam pembicaraan damai terakhir di Jenewa,” kata Kurdi.

Kurdi menuding kekuatan internasional memamfaatkan mereka sebagai alat untuk mendorong agenda negara-negara asing.

Baca Juga: POPULER MINA] Trump Usul Relokasi Warga Gaza ke Indonesia dan Pertukaran Sandera

“Sekarang hak kita untuk melindungi diri kita sendiri. Kami tidak mendukung membagi Suriah, tapi kami berharap hasil yang sama dan adil dari pembicaraan damai, dan kami belum melihat hasilnya,” ujar Kurdi.

PYD, Jaish al-Thuwar dan kelompok Kurdi lainnya adalah bagian dari Pasukan Demokrasi Suriah (SDF), pasukan koalisi yang didirikan di wilayah timur laut Suriah pada Oktober tahun lalu.

Namun, pemerintah Suriah dan salah satu blok oposisi utama segera menolak langkah itu.

Kementerian Luar Negeri Suriah mengeluarkan peringatan kepada siapa pun yang berani merusak kesatuan bangsa dan rakyat Suriah dengan alasan apapun.

Baca Juga: Turkish Airlines Kembali Terbang ke Suriah setelah 11 Tahun

“Membuat serikat buruh atau sistem federal, bertentangan dengan konstitusi Suriah dan semua konsep nasional dan resolusi internasional,” kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Suriah. (T/P001/R05)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Yaman Bebaskan Awak Kapal Inggris setelah Gencatan Senjata di Gaza