Laporan: AS Pertimbangkan Menolak Visa Bagi Warga Israel yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga Palestina

Yerusalem, MINA – Surat kabar Israel Hayom melaporkan Kedutaan Besar AS di Yerusalem sedang mempertimbangkan untuk memasukkan warga Israel yang diduga melakukan kekerasan terhadap warga Palestina ke dalam daftar hitam, demikian dikutip dari Qudsnen.co, Sabtu (24/12).

Surat kabar itu mengatakan, akan menambahkan nama-nama warga Israel itu ke dalam daftar akan mempersulit atau bahkan tidak mungkin berhasil mengajukan permohonan visa ke Amerika Serikat.

Laporan menyebut langkah tersebut “belum pernah terjadi sebelumnya dalam merespon kekerasan yang dilakukan warga Israel terhadap warga Palestina”. Surat kabar mencatat, tujuan dari pertimbangan kebijakan tersebut adalah untuk mendorong pemerintah pendudukan Israel bekerja membatasi potensi kekerasan, serta mengurangi keinginan orang Israel untuk berpartisipasi dalam insiden kekerasan terhadap warga Palestina.

Sementara peraturan visa umum AS menyatakan, siapa pun yang telah melakukan tindakan kekerasan atau menghasut kekerasan mungkin tidak memenuhi syarat untuk masuk ke AS, terlepas dari apakah mereka telah dituntut atau tidak, namun peraturan ini jarang digunakan terhadap orang Israel.

“Permohonan visa diputuskan berdasarkan kasus per-kasus sesuai dengan semua hukum yang berlaku,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri kepada Middle East Eye (MEE). “Kami sudah jelas tentang keprihatinan kami yang mendalam atas peningkatan kekerasan Israel-Palestina.”

Kedutaan Besar AS di Yerusalem mengatakan kepada Haaretz: “Kami tidak mengomentari masalah konsuler.”

Namun, waktu kebijakan baru ini mungkin bukan kebetulan berbarengan dengan dimulainya pemerintahan Israel yang baru pasca pemilihan 1 November lalu. “Sebagian karena beberapa kekerasan yang terkait dengan aktivitas masa lalu menteri kabinet yang masuk,” kata Israel Hayom.

Seorang pejabat tinggi AS di PBB mengatakan, Washington mengharapkan untuk melihat “perlakuan yang sama” terhadap kekerasan Israel dan Palestina di Tepi Barat yang diduduki.

Sangat penting bahwa pihak-pihak mengambil tindakan segera untuk mengurangi tingkat kekerasan ekstrimis yang mengganggu yang memicu ketidakstabilan di Tepi Barat,” kata Duta Besar Robert Wood, perwakilan alternatif untuk urusan politik khusus di PBB. (T/B03/B04).

Mi’raj News Agency (MINA).