New York, MINA – Perwakilan lebih dari 40 negara menghadiri pertemuan konsultatif yang diserukan oleh Palestina di sela-sela sesi pertemuan Majelis Umum PBB (UNGA) ke-73 di New York pada Rabu (26/9).
Pertemuan tersebut berfokus pada cara dan sarana untuk melindungi solusi dua negara serta membela hukum dan ketertiban internasional, demikian Wafa melaporkan yang dikutip MINA.
Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Malki berbicara pada pertemuan tersebut tentang pentingnya menempatkan proses politik kembali ke jalur melalui upaya kolektif dan aksi internasional dengan tujuan melindungi solusi dua negara, yang didasarkan pada kerangka acuan internasional, resolusi PBB, Prakarsa Perdamaian Arab dan inisiatif Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat, membicarakan tentang kendala utama yang dihadapi proses perdamaian, yaitu kependudukan Israel dan praktik-praktik kejahatannya, terutama kejahatan permukiman.
Baca Juga: Menhan Israel: Ada Peluang Kesepakatan Baru Tahanan Israel
“Negara Palestina tidak pernah segan untuk terlibat dalam proses negosiasi, tetapi ada ketidakhadiran yang jelas dari mitra di pihak yang berseberangan,” katanya.
Erekat kembali menekankan pentingnya prakarsa perdamaian Presiden Abbas yang ia luncurkan pada bulan Februari di Dewan Keamanan PBB, yang secara jelas merujuk pada perlunya membangun mekanisme internasional multilateral untuk meluncurkan proses politik dan negosiasi yang bermakna dengan jadwal yang jelas serta jaminan internasional.
Selama pertemuan, menteri luar negeri dan perwakilan organisasi internasional membuat intervensi yang menekankan pentingnya solusi dua negara serta perlunya melestarikan pentingnya jalur multilateral dan keputusan internasional. (T/ais/RI-1)
Baca Juga: Al-Qassam Hancurkan Pengangkut Pasukan Israel di Jabalia
Mi’raj News Agency (MINA)