Banda Aceh, MINA – Pemadaman listrik yang terjadi akibat bencana banjir di hampir seluruh wilayah Aceh membuat warga kesulitan berkomunikasi karena baterai perangkat mereka habis. Sudah tiga hari listrik padam, memaksa masyarakat memilih kedai kopi sebagai tempat alternatif untuk mengisi daya ponsel.
Pantauan MINA di Banda Aceh, Kamis (27/11) sejak waktu magrib hingga dini hari, aktivitas warga terkonsentrasi di warung-warung kopi yang memiliki fasilitas WiFi dan genset. Tempat-tempat ini menjadi titik berkumpul darurat bagi warga yang membutuhkan listrik.
Irwandi warga Tungkop, Aceh Besar sejak dua hari lalu memilih duduk beraktivitas di warkop terdekat, selain kawasaan rumahnya digenangi banjir.
Aliran listrik ke rumahnya juga terputus mengakibatkan seluruh perangkat yang memerlukan listrik tidak dapat ia gunakan termasuk alat komunikasi handphone.
Baca Juga: Pemprov Sumbar Tangguhkan Pelajaran Tatap Muka, Terapkan PJJ Selama Tiga Hari
“Hp sudah drop baterai, hanya di kedai kopi yang ada genset bisa numpang charger sambil pesan kopi, itu yang bisa dilakukan saat ini dan hampir setiap malam mahasiswa sekitar kopelma Darussalam, memadati warung kopi,” kata Irwandi.
PLN Wilayah Aceh mengumumkan pemadaman listrik yang melanda sejumlah wilayah di Aceh sejak Rabu (26/11) terjadi akibat robohnya satu tower transmisi 150 kV di jalur Arun–Bireuen yang dihantam banjir bandang.
Tower yang berada di kawasan Kecamatan Juli, Bireuen, itu ambruk setelah tanah penyangganya tergerus arus banjir. Insiden ini memutus suplai listrik ke beberapa kabupaten, termasuk wilayah pesisir dan sejumlah titik di Banda Aceh.
Darurat Bencana
Baca Juga: DMI Imbau Masjid di Sumatra Buka Layanan Darurat bagi Korban Banjir
Hari ini, Kamis (27/11) Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem resmi menetapkan status darurat bencana hidrometeorologi 2025, menyusul banjir dan longsor besar yang melanda hampir seluruh wilayah Provinsi Aceh.
Pengumuman tersebut disampaikan dalam rapat paripurna pengesahan Rancangan Qanun APBA 2026 di Kantor DPRA Status darurat ditetapkan untuk 14 hari, berlaku sejak 28 November hingga 11 Desember 2025, guna mempercepat penanganan bencana yang dalam sepekan terakhir terus memburuk.
Menurut Gubernur, Pemerintah Aceh telah menyalurkan bantuan darurat ke sejumlah kabupaten/kota, namun ia mengakui kondisi di lapangan semakin kompleks.
“Dalam beberapa hari ini pemerintah telah menyalurkan bantuan darurat,” ujar Mualem didampingi Ketua DPRA Zulfadli, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah dan Sekda Aceh M Nasir Syamaun.
Baca Juga: Banjir Rendam 10 Kecamatan di Langkat, Akses Sumut–Aceh Terputus
Mualem menegaskan pihaknya sudah berada dalam kondisi kewalahan. Ia menyebut banyak akses transportasi lumpuh, termasuk putusnya jembatan pada jalur nasional Banda Aceh-Medan, yang menyebabkan distribusi bantuan dan mobilisasi petugas terhambat.
Untuk mempercepat koordinasi, Mualem meminta Kapolda Aceh agar menyediakan helikopter untuk keperluan peninjauan ke wilayah-wilayah terisolasi banjir. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Aktifis Lingkungan: Banjir Bandang Aceh Akumulasi Kerusakan Ekologis
















Mina Indonesia
Mina Arabic