LKSP Gelar Survei Persepsi Warga DKI Jakarta Terkait COVID-19

Jakarta, MINA – Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) bersama Aliansi Perempuan Peduli Indonesia menggelar survei persepsi warga DKI Jakarta tentang COVID-19.

Survei dilakukan di seluruh wilayah DKI Jakarta (44 kecamatan) menggunakan metode Krejcie-Morgan dengan Margin of Error 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei dilaksanakan dengan jumlah responden 886 orang secara daring pada periode 14-18 April 2020 setelah sebelumnya terkontak secara individual. Demikian Direktur LKSP Astriana B. Sinaga dalam keterangan pers, Senin (27/4).

Ia memaparkan, mayoritas warga sudah memiliki pengetahuan tentang COVID-19 dan cara pencegahannya (97 persen). Mayoritas warga juga bersikap waspada (90,97 persen) terhadap bahaya COVID-19.

“Meski mayoritas warga DKI menyatakan siap menghadapi Pandemi COVID-19 (69,07 persen), tapi jumlah warga yang tidak siap juga cukup besar (30, 93 persen),” kata Astriana.

Ia mengatakan mayoritas warga sudah paham informasi soal COVID-19 dan mengerti tentang cara pencegahannya. Mayoritas mereka mendapat informasi soal COVID-19 dari media sosial mencapai 50 persen dan mengetahui cara pencegahannya juga lewat media sosial yang mencapai 51,58 persen.

“Artinya dalam pola penanganan COVID-19, sumber informasi dari media sosial menjadi amat penting,” papar Astriana.

Astriana juga memaparkan temuan soal tingkat kepuasan responden terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani COVID-19.

“Hasilnya sebagian besar responden menyatakan puas (80,70 persen) dengan respon Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan wabah Covid-19. Warga yang tidak puas (19,30 persen) merasa ada yang perlu ditingkatkan,” papar Astriana.

Jika dibandingkan dengan kepercayaan responden bahwa Pemerintah Pusat mampu menanggulangi COVID-19, angkanya masih berada di bawah kepuasan terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta.

“Meski sebagaian besar percaya (62,75 persen) bahwa Pemerintah pusat dapat menanggulangi wabah COVID-19. Namun, jumlah Warga yang kurang percaya (25,51 persen) cukup besar, demikian pula tidak tahu (11,74 persen),” imbuhnya.

Warga kurang percaya dengan kebijakan pemerintah pusat karena responden masih lebih memilih karantina wilayah (50 persen) dibanding Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (45,60 persen) yang diterapkan saat ini.

Selain itu, papar Astriana, ada keterbelahan pendapat soal Pemerintah Pusat yang menggalang dana dari warga untuk penanggulangan COVID-19.

“Yang setuju penggalangan dana (56,55 persen) beralasan paling tinggi, karena budaya gotong royong (55,29 persen). Sementara yang tidak setuju penggalangan dana (43,45 persen) beralasan paling tinggi masyarakat sudah memiliki beban dengan dampak wabah (39.22 persen) dan ada dana infrastruktur yang bisa dialihkan (39,22 persen),” ujar Astriana.

Soal kebijakan larangan mudik yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, responden mengaku mayoritas menyetujuinya (93,57 persen) sementara sisanya (6,53 persen) menyatakan tetap akan melakukan mudik atau pulang kampung. Tapi, dalam praktek terjadi kegamangan karena ketidakjelasan pengaturan transportasi publik. (L/R3/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)