Jakarta, 28 Dzulqa’dah 1436/12 September 2015 (MINA) – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI, Sholahudin Al-Aiyub, mengatakan, menurut peraturan pemerintah semua produk daging yang masuk ke Indonesia, harus disertai dengan Sertifikat Halal (SH) dari negara asalnya. Dan SH itu harus pula dikeluarkan oleh lembaga Islam telah diakui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Ketentuan ini disebutkan secara eksplisit dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Republik Indonesia Nomor 139/Permentan/Pd.410/12/2014 Tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan Olahannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
Dalam Pasal 1, ayat 1, dinyatakan dengan tegas, Karkas Ternak Ruminansia adalah bagian dari tubuh ternak ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal dan benar. Sedangkan ayat 2: Karkas Unggas adalah bagian dari tubuh unggas yang telah disembelih secara halal dan benar.
Selanjutnya disebutkan pada Pasal 2, Permentan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pemasukan/impor daging ke Indonesia, dengan tujuan untuk, (a) melindungi kesehatan dan ketenteraman batin masyarakat, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan, dan (b) memastikan terpenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan.
Baca Juga: BPJPH Tegaskan Kewajiban Sertifikasi Halal untuk Perlindungan Konsumen
“Kalau tidak diakui oleh MUI, maka tidak diijinkan untuk masuk ke Indonesia”. kata Sholahudin Al-Aiyub, di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Sabtu. (12/9).
Lebih lanjut lagi Pasal 13, ayat (1), huruf d ditegaskan, bahwa produsen di negara asal daging tersebut harus memiliki dan hanya menerapkan sistem jaminan kehalalan untuk seluruh proses produksi (fully dedicated for halal practices) serta mempunyai pegawai tetap yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyembelihan, pemotongan, penanganan, dan pemrosesan secara halal; dan huruf (e) mempunyai juru sembelih halal bagi rumah potong hewan selain rumah potong hewan babi dan disupervisi oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh otoritas halal Indonesia.
Ketentuan itu, Sholahudin Al-Aiyub menjelaskan, ditafsirkan sekaligus juga diimplementasikan secara harfiyah hanya berlaku untuk impor daging. “Sedangkan yang selain itu, seperti kulit hewan, maka, tidak ada peraturannya secara khusus”.
Karena ketika dimasukkan dari luar negeri ke Indonesia, produk atau bahan kulit itu diperuntukkan dengan kategori untuk barang gunaan, bukan untuk makanan. Seperti bahan untuk membuat atau produksi sepatu, jaket, tas,” tuturnya,
Baca Juga: BPJPH Tekankan Kembali Wajib Halal Telah Berlaku
Menurut Sholahudin Al-Aiyub, dalam konteks ini timbul masalah yakni bahwa ternyata tidak semua produk kulit itu memang benar-benar dipergunakan untuk barang gunaan seperti yang telah disebutkan.
Karena ada indikasi bahwa produk kulit itu ternyata juga digunakan untuk produksi kerecek, kerupuk kulit, atau produk konsumsi lainnya. Indikasi ini telah pula disiarkan oleh sebuah stasiun televisi swasta yang melakukan investigasi liputan dan reportase tentang hal tersebut.
Tidak Ada Sertifikat Halal
“Kenyataan yang terjadi jelas harus diwaspadai, terutama bagi ummat Muslim di Indonesia. karena kita tidak mengetahui di negara asalnya, apakah kulit hewan yang diolah menjadi kerupuk itu berasal dari hewan halal, seperti sapi atau kambing.
Baca Juga: UMK Wajib Sertifikasi Halal 17 Oktober 2026: Bagaimana dengan Produk Luar Negeri?
Kalaupun berasal dari hewan yang halal, tidak juga diketahui apakah hewan itu disembelih secara halal, sesuai dengan kaidah syariah, atau tidak. Karena produk kulit itu tidak disertakan dengan sertifikat halal, tandasnya.
Maka pimpinan MUI ini mengimbau agar masyarakat mewaspadai dan berhati-hati terhadap produk kerupuk dari kulit ini.
“Kepada Pemerintah kami juga mengimbau dan mengharapkan agar membuat peraturan yang dapat melindungi kepentingan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk di negeri kita ini,” himbaunya sekaligus harapannya.
Karena jelasnya lagi, hal ini merupakan bagian dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan yang dianut umat Muslim, yang juga telah dijamin di dalam Konstitusi. (T/P002/P4)
Baca Juga: BPJPH, MUI, dan Komite Fatwa Sepakati Solusi Masalah Nama Produk Halal
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur