LSM DESAK THEIN SEIN-PRAYUTH BAHAS IMIGRAN DI THAILAND

Presiden Thein Sein menyambut PM Thailand Prayuth Chan-o-cha ke Naypyidaw (Fotho: MOI)

Bangkok, 19 Dzulhijjah 1435/13 Oktober 2014 (MINA) – Organisasi Pekerja Hak-hak Pekerja Migran (MWRN) yang berbasis di Thailand mendesak pemerintah Myanmar untuk membahas nasib pekerja migran Myanmar selama kunjungan Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-o-cha ke Naypyidaw 9-10 Oktober.

“Kami menyerukan kepada pemerintah Myanmar dan Thailand untuk membahas nasib para migran karena mereka tidak memiliki perlindungan hukum di Thailand,” kata wakil ketua MWRN, Aung Kyaw yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA) dari Democratic Voice of Burma (DVB).

Dia mengatakan berdasarkan temuan di berbagai daerah di Thailand, banyak migran Myanmar tidak dapat mengakses kesehatan dan kesejahteraan yang mereka berhak atau menerima upah minimum resmi 300 baht (US $ 10) per hari. Juga kasus, kami telah menemukan kerja paksa dan pekerja migran dengan dokumen resmi ditangkap dan diperas oleh pejabat,” kata Aung Kyaw.

MWRN mendesak kedua negara untuk melindungi hak-hak yang diberikan kepada migran Myanmar di bawah hukum Thailand dan mengambil tindakan terhadap pejabat pemerintah yang korup dan makelar yang mengeksploitasi masyarakat migran.

Aung Kyaw mengatakan ada sekitar tiga juta migran Myanmar di Thailand, tetapi hanya sekitar dua juta memiliki dokumen resmi. Bagi mereka tanpa dokumentasi, itu sangat sulit untuk melindungi hak-hak hukum, pemulihan dan perlindungan mereka berdasarkan hukum Thailand.

Sebagai contoh, advokat hak-hak migran mengatakan, buruh migran harus melapor ke imigrasi setiap 90 hari di bawah hukum Thailand dan tidak akan dikenakan biaya, tetapi dalam kenyataannya mereka dipaksa untuk membayar makelar guna menangani proses ini.

Pernyataan MWRN juga mengatakan para migran Myanmar merupakan sasaran empuk untuk individu, kelompok dan lembaga pemerintah yang ingin mencari kembing hitam untuk kejahatan yang belum terselesaikan. Akibatnya, migran Myanmar sering dihukum karena tuduhan palsu dan tidak dapat membela diri karena jasa hukum dan penerjemahan terlalu mahal atau tidak tersedia.

Pernyataan MWRN dikeluarkan tak lama setelah dua buruh migran Myanmar ditahan sebagai tersangka dalam penyelidikan pembunuhan dua wisatawan Inggris di pulau Koh Tao.(T/P004/R11)