Kuala Lumpur, MINA – Pemerintah Malaysia dan China kembali menegaskan menolak usulan Presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi warganya ke negara lain.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan kedua pemimpin negara itu di Kuala Lumpur, Rabu (16/4). Kedua negara menyatakan bahwa rencana tersebut melanggar hukum internasional dan hak asasi warga Palestina atas tanah mereka sendiri. Anadolu melaporkan.
Malaysia mengecam keras rencana relokasi paksa warga Palestina, menyebutnya sebagai bentuk pembersihan etnis dan pelanggaran terhadap hukum internasional serta berbagai resolusi PBB.
Kementerian Luar Negeri Malaysia menegaskan bahwa mereka menolak keras setiap proposal yang dapat menyebabkan pemindahan paksa warga Palestina dari tanah air mereka.
Baca Juga: Jamaah Calon Haji Indonesia Mulai Bertolak dari Madinah ke Makkah Ahad Ini
Sementara China menyatakan bahwa Gaza adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina dan menolak segala bentuk pemindahan paksa warganya. “Gaza adalah milik rakyat Palestina, bukan komoditas politik,” kata Juru Bicara Xin Jinpin.
Sejumlah negara dan organisasi internasional, termasuk Mesir, Turki, dan Liga Arab, telah menyuarakan penolakan terhadap rencana tersebut. Mereka menegaskan bahwa solusi damai harus menghormati hak-hak rakyat Palestina dan tidak melibatkan pemindahan paksa atau perubahan demografi wilayah yang diduduki.
Penolakan tegas dari China dan Malaysia terhadap usulan relokasi warga Gaza mencerminkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional.
Kedua negara menegaskan bahwa masa depan Gaza harus ditentukan oleh rakyat Palestina sendiri, tanpa campur tangan atau tekanan eksternal. []
Baca Juga: Bus Jamaah Haji di Makkah: Aman, Nyaman, dan Ramah Lansia
Mi’raj News Agency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur