MANTAN MENTERI MUSLIM KECAM KEBIJAKAN PEMERINTAH INGGRIS

Mantan menteri Muslim perempuan <a href=

Inggris, Sayeeda Warsi. (Foto: File One News Pakistan)" width="300" height="225" /> Mantan menteri Muslim perempuan Inggris, Sayeeda Warsi. (Foto: File One News Pakistan)

London, 5 Rabi’ul Akhir 1436/26 Januari 2015 (MINA) – Mantan menteri Muslim Inggris, Sayeeda Warsi, mengecam pemerintah koalisi Inggris atas kegagalan mereka berbaur dengan komunitas Muslim dan justeru mendorong kebencian anti-Islam antara warga Inggris.

“Selama hampir enam tahun pemerintah mengadopsi kebijakan tidak terlibat dengan berbagai organisasi kemasyarakatan dan aktivis Islam,” tulis Warsi di majalah Observer pada Ahad (25/1), On Islam yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

“Banyak kelompok dan individu (Muslim) digambarkan sebagai kelompok berbahaya. Ini sangat berlebihan,” kata wanita berusia 44 tahun itu.

“Meskipun ada banyak kelompok yang tidak didanai pemerintah, saya tidak sependapat jika pemerintah harus berlepas diri dari sebagian besar masyarakat itu,” tambah Warsi yang berdarah Pakistan-Inggris.

Komentar Warsi adalah intervensi pertama terkait hubungan antara Muslim dan pemerintah sejak ia mengundurkan diri dari kabinet lima bulan lalu.

Dia menuduh kebijakan koalisi untuk tidak terlibat dengan aktivitas masyarakat Muslim Inggris yang menyebabkan kebencian terhadap pemerintah.

Warsi memutuskan untuk berbicara setelah Menteri untuk Pemerintah Daerah, Eric Pickles menulis Senin lalu (19/1) menyeru kepada pemimpin Muslim Inggris untuk menjelaskan dan menunjukkan “bagaimana iman dalam Islam dapat menjadi bagian dari identitas Inggris”.

Surat itu telah membuat marah para pemimpin Muslim. Muslim Inggris diperkirakan mencapai hampir 2,7 juta jiwa.

Pekan lalu, Perdana Menteri Inggris David Cameron mengatakan, ia akan menggunakan kekuasaan lebih komprehensif untuk memantau tersangka teror di Inggris.

Cameron mengatakan, jika ia memenangkan pemilu berikutnya, ia akan mengajukan RUU data komunikasi bernama “Piagam Pengintai” yang akan memberikan kekuatan hukum kepada polisi untuk memantau komunikasi online.

Rencana Cameron itu ditolak oleh kelompok kebebasan sipil dan buruh.

Pada November 2014, Cameron mengungkapkan, pejuang Inggris yang pergi ke Suriah dan Irak bisa dilarang kembali ke Inggris di bawah UU Kontra Terorisme baru.

Namun kelompok HAM mengkritik proposal baru tersebut dan menyebutnya tidak adil, juga memperingatkan pemerintah yang mendorong Inggris menjadi sebuah “negara polisi”. (T/P001/R05)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)