Maroko Menuntut PBB dan Aljazair Atasi Pelanggaran Pejuang Front Polisario

New York, MINA – Pemerintah Maroko mengisyaratkan, pihaknya dapat bertindak secara sepihak jika PBB dan Aljazair gagal menghentikan pejuang Front Polisario yang dituduh melakukan serangan ke zona penyangga.

“Jika Dewan Keamanan (PBB) tidak memikul tanggung jawabnya, Maroko akan mengambil tanggung jawabnya sendiri,” kata Menteri Luar Negeri Nasser Bourita setelah pertemuan dengan pemimpin PBB Antonio Guterres, demikian Nahar Net melaporkan, Kamis (5/4).

Maroko melaporkan kepada Dewan Keamanan pada Ahad lalu, para pejuang Front Polisario telah memasuki kota Mahbes di timur laut Sahara Barat. Tindakan itu dinilai melanggar perjanjian militer yang mengatur zona penyangga antara Maroko dan Aljazair.

Duta Besar Maroko untuk PBB Omar Hilale dalam surat itu mengatakan, para pejuang muncul dengan kendaraan militer, mendirikan tenda, menggali parit dan membangun konstruksi menggunakan karung pasir.

Namun, Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan, misi MINURSO yang ditempatkan di Sahara Barat “tidak mengamati adanya pergerakan elemen militer di wilayah timur laut.”

Polisario juga membantah tuduhan Maroko tersebut.

“Tindakan-tindakan ini merupakan ancaman terhadap gencatan senjata, sangat membahayakan proses perdamaian,” kata Menteri Bourita dalam konferensi pers.

Bouritda menunjukkan bukti dokumen dan foto udara yang membuktikan bahwa Polisario menciptakan instalasi militer antara Agustus 2017 dan Maret 2018.

Pemerintah Maroko menganggap Sahara Barat bagian integral negara itu dan mengusulkan otonomi untuk wilayah yang kaya sumber daya tersebut, tetapi Front Polisario bersikeras pada referendum kemerdekaan melalui PBB.

Maroko dan Polisario saling bertempur untuk menguasai Sahara Barat selama tahun 1975 hingga 1991. (T/RI-1/P1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)